Pemerintah Alokasi RP 5 T Kelola Perbatasan Prioritaskan NTT, Papua, Kaltim, dan Kalbar

MALUKU…? MALUKU TENGGARA BARAT…

JAKARTA — Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah dalam hal ini BNPP telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 triliun untuk pengelolaan wilayah perbatasan.

Dana tersebut, kata Gamawan, difokuskan untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan, baik pada sektor infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Tahun ini, kami (BNPP) punya anggaran sekira Rp 5 triliun. Dana itu nantinya difokuskan pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan, misalnya pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Gamawan Fauzi usai rapat dengan Wapres Boediono di Jakarta, Rabu ,20 juli 2011.

Gamawan menyebutkan beberapa kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan misalnya peningkatan penanganan keimigrasian, perlintasan batas, dan penyediaan sarana air bersih. “Kalau untuk pasar perbatasan, ini akan dikerjakan oleh kementerian teknis, tapi tetap di bawah koordinasi dengan BNPP,” ungkap pria berkumis yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini.

Gamawan mengatakan, pengalokasian dana sebesar ini karena pemerintah menilai pengelolaan wilayah perbatasan sangat penting dan stratis, terutama terhadap upaya peningkatan keamanan wilayah/daerah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.

Dana Rp 5 triliun tersebut, kata Gamawan merupakan alokasi untuk penanganan perbatasan tahap pertama, dimana diprioritaskan untuk kawasan perbatasan diempat provinsi, yakni perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Papua. Setelah itu, lanjut Gamawan, menyusul daerah lainnya seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau (kepri), Sulawesi Utara (Sulut), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua Barat.

Gamawan menambahkan, alasan lain pemerintah memprioritaskan pengembangan wilayah perbatasan karena pemerintah ingin semua anak bangsa mendapatkan perhatian yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan. “Kalau masyarakat di perbatasan merasa sejahtera, bahagia, maka sudah aman perbatasan kita. Membuat bahagia, sejahtera itu tugas kita,” tandas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Masih menurut Gamawan, panjang garis perbatasan Indonesia saat ini lebih kurang 3.032 kilometer. Tediri dari perbatasan darat dan 90 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan 10 negara. \”Kami menargetkan, sepanjang 2011-2012, pembangunan akan menyentuh 39 kecamatan perbatasan yang terletak di 25 kabupaten dan 12 provinsi. Proyek ini melibatkan 29 kementerian, lembaga dan non lembaga bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat,” urai Gamawan. “Pembangunan juga akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan sejumlah perguruan tinggi,” pungkasnya. (fmc)