Koordinasi-Konsultasi Teknis tentang Perencanaan Program-Program Perbatasan Kab. MTB ke BNPP

Ruang Kerja Biro Perencanaan BNPP

Jumat, 21 Oktober 2011 diadakan Konsultasi Teknis Perencanaan Program-program BNPP sinkronisasi dengan Daerah, hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut terdapat sejumlah masukan-masukan yang sangat berarti bagi perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan yakni, lemahnya koordinasi akibat dari keterjangkauan Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Daerah, Faktor utama adalah sulitnya penyampaian informas–informasi seperti yang dikatakan salah satu Staf Biro Perencanaan (Pak Yudi Kurniawan) seringkali sulit menjangkau atau menyampaikan informasi-informasi ke daerah.

Saat koordinasi Staf BPP-Kab. MTB bertemu langsung dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran II, Bapak Sultrawan Manggiri di Meja Kerjanya menegaskan bahwa solusi yang dapat menjangkau daerah-daerah perbatasan yakni link koordinasi ke pusat dan daerah adalah Media Internet, diusulkan lagi agar daerah-daerah khususnya kebijakan program dan kegiatan di tahun 2012 Pemerintah Daerah lebih proaktif dan responsif terhadap permasalahan ini, dalam penuturannya BNPP sangat apresiatif terhadap keprihatinan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan. beliau juga menuturkan bahwa Kami (BNPP) melihat dan mengkaji bukan mendasari keinginan daerah tetapi berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan sebagai suatu arah skala prioritas merujuk langsung kepada kesejahteraan dalam pelayanan dasar, infrastruktur soal kedua.

Halaman Depan Kantor BNPP di Jalan Ampera Cilandak, Jakarta Selatan (Kampus IPDN)

Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dimulai Stage I tahun 2011 dengan penyediaan anggaran untuk penyiapan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan administrasi  dan masih merupakan tahapan inisiasi dan instalasi dikarenakan Program dan Kegiatan masih dikelola oleh Satker Pengelola Perbatasan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada kesempatan konsultasi teknis perencanaan program dan kegaitan juga BPP-Kab.MTB dengan Draft Kebijakan Umum Anggaran tahun 2012 yaitu Stage ke-II Sasaran  penguatan kelembagaan yaitu:

1. Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

2. Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

3. Terbentuknya lembaga forum diskusi pemangku kepentingan di wilayah perbatasan;

Beberapa langkah difokuskan bagi kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2012-2016, yaitu:

  1. Memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang pelayanan dibidang pengelolaan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan
  2. Meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) guna menghantisipasi hambatan/kendala pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara dini solusi alternatif pemecahaannya
  3. Mengimplementasikan manajemen terbuka bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi penganggaran.

Peta Lokasi WKP II, LOKPRI I dan 6 (enam) LOKPRI INISISASI BARU

Wilayah Konsentrasi Pengembangan II (WKP-II) Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapatkan Alokasi LOKPRI I Kecamatan Tanimbar Selatan, diharapkan dan telah diusulkan agar terjadi Inisiasi Baru untuk 6 (Enam) Lokpri karena Dampaknya hanya terasa di Kecamatan Tanimbar Selatan yang dekat dan berada di Ibukota Kabupaten Saumlaki.

Admin Perencanaan & Pelaporan BPP-Kab.MTB

MTB masih tertinggal informasi program perbatasan

Program-program perbatasan telah dikumandangkan sejak tahun 2009-2011, tetapi dalam tiga tahun terakhir ini, MTB belum diakomodasi sejak terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 kegiatan-kegiatan publik masih diarahkan ke Bagian Pemerintahan SETDA MTB.  Dalam sisi hukum BNPP masih bekerja sama dengan Lembaga yang mengelola perbatasan tersebut.

Sejak dioperasionalisasikan tanggal 06 April 2011, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan yakni keterbatasan anggaran pemerintah daerah dimana telah dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran sangat dramatis juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan lembaga tersebut dan lebih emergency lagi program ditunda untuk tahun depan yang akan dialokasikan.

Bagaimana kita mau merubah wajah daerah perbatasan jika informasi yang uptodate tidak dapat kami terima. permasalahan ini harus dilihat oleh pemerintah pusat yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Solusi yang diusulkan untuk memperpendek rentang kendali informasi yang terpusat, kami (PEMDA) lewat Badan ini mengusulkan agar diadakan validasi sistim informasi manajemen perbatasan yakni dipasang access layanan informasi baik antar pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan laporan-laporan baik secara rutinitas maupun implementasi program pusat dan propinsi di daerah MTB.

Sistim Informasi ini jika dimungkinkan dilaksanakan pada tahun 2012 di semua titik-titik lokasi perbatasan. Jika dimungkinkan SAUMLAKI sebagai PILOT PROJECT IT PERBATASAN.

Semoga tulisan dapat bermanfaat.

Sasaran Strategis BPP Tahun 2011

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2016, Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

  1. 1.      Sekretariat

Sasaran Strategis Sekretariat adalah terwujudnya suatu manajemen pengelolaan laporan, dan perencanaan program serta penganggaran yang dititikberatkan kepada Manajemen Perkantoran dan Pelaporan Penataan, Pengelaan Badan, yang ditandai dengan:

1)        Tersusunnya Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan antar Negara, dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara, maupun dalam lingkup kabupaten;

2)        Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

3)        Terciptanya fasilitasi program dan kegiatan pembangunan yang mendukung percepatan perubahan tampak depan Wajah Indonesia;

4)        Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah perbatasan antar Negara.

 

  1. 2.      Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan

Sasaran Strategis Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan adalah terwujudnya suatu kondisi pengelolaan batas negara yang dititikberatkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ditandai dengan:

1)        Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

2)        Tersedianya database mengenai kondisi kawasan perbatasan di 7 (tujuh) kecamatan: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Selaru, dan Yaru;

3)        Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran serta tersedianya aparatur yang berkualitas

4)        Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia di kawasan perbatasan;

5)        Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan kelembagaan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM)di kawasan perbatasan melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan;

6)        Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan perbatasan.

  1. 3.      Bidang Kerjasama & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Sasaran Strategis Bidang Kerjasama & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan adalah terwujudnya suatu kondisi pengelolaan batas negara yang aman dan dititikberatkan pada peningkatan kerjasama atas penguatan lembaga swadaya/komunitas tradisional/vertikal/instansi terkait atau stakeholder yang ditandai dengan:

1)        Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional;

2)        Terbukanya jaringan pemasaran barang di Sentra Produksi kawasan perbatasan

3)        Terbentuknya lembaga komunitas adat terpencil di kawasan perbatasan (KAT);

4)        Terbentuknya lembaga kerjasama perbatasan antara masyarakat dan instansi terkait secara lokal, regional dan internasional;

5)        Terbentuknya lembaga forum diskusi pemangku kepentingan di wilayah perbatasan;

6)        Meningkatnya jumlah Pos Keamanan Lintas Batas Laut di Kawasan Perbatasan;

Rencana Pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam Renstra BPP Kabupaten Maluku Tenggara Barat  mencakup 5 (Lima) Aspek dalam agenda prioritas adalah aspek batas wilayah negara, Hankam dan GAKKUM, Ekonomi Kawasan, Pelayanan Sosial Dasar, Kelembagaan dengan pendekatan spasial dan non spasial yang menyangkut dengan perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibiltasnya.