Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran BPP Tahun 2012

Saumlaki, 27/10/2011, Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendasari Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran yang telah disesuaikan dengan isu-isu permasalahan yang dihadapi baik dalam sisi birokrasi dan implementasi pengembangan di kawasan perbatasan kabupaten maluku tenggara barat sebagai wilayah konsentrasi pengembangan II.

Penyampaian ini juga mendasari hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan Biro Perencanaan Kerjasama, Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diJakarta, pada tanggal 19-21 Oktober 2011.  Arah dan Kebijakan Umum BPP Kab. MTB terarah kepada peningkatan pengelolaan data dan informasi kawasan perbatasan untuk menyeimbangkan dampak konsolidasi dan koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan maupun implementasi program pusat dan propinsi yang terarah di Kabupaten melalui akses percepatan informasi Internet dalam pembentukan Kontak Person (Yudi Kurniawan*).

Konsoslidasi Pengembangan Kawasan Perbatasan oleh BPP sudah dalam stage II Pengembangan yaitu peningkatan pengelolaan akses informasi kawasan oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Anggaran guna menunjang impelementasi akan inisiasi baru untuk ke enam LOKPRI yang akan diusulkan terarah kepada Kebutuhan Program bukan kepada kemauan semata, dan lebih ditekankan kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan (Sultrawan Manggiri**).

Arah dan kebijakan ini sangat perlu diperhatikan secara khusus dan mendesak, bukan hanya kepada peningkatan infrastruktur semata akan tetapi berpihak kepada kesejahteraan ekonomi lokal.***

*) Yudi Kurniawan (Staf Perencanaan BNPP)

**) Sultrawan Manggiri (Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Resume Eksekutif Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan-3 BPP

Sesuai dengan Visi Badan Pengelola Perbatasan yaitu : “Menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Tampak Depan Wajah Indonesia”  sangat  perlu dibenahi dengan mengedepankan  sisi kesejahteraan daripada keamanan di wilayah perbatasan sangat diperlukan koordinasi dan integrasi disetiap pemangku kepentingan di kawasan perbatasan, untuk maksud diatas kami melaporkan situasi dan kondisi dalam laporan evaluasi program dan kegiatan badan pengelola perbatasan yang telah dan akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2011 yang dapat kami  laporkan berupa:

Evaluasi dalam penyusunan Laporan Semester I (per 30 September 2011) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Sistimatika Standar Pengendalian Internal Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari :

Gambaran Umum SKPD meliputi, Profil SKPD, Acuan Dasar, dan Jadwal Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD.

Laporan Kemajuan SKPD sesuai dengan laporan per 30 September 2011 sebesar 0,00% dimana dalam pelaksanaannya target pencapaian SKPD sesuai dengan Sasaran Fisik dan realisasi Keuangan yang terukur dalam Bobot Tertimbang mencapai 0,00%.

Prognosi 6 (enam) bulan kedepan Sisa Bobot Tertimbang sebesar  100,00% yang harus dicapai untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pembayaran honorarium kegiatan yang telah selesai dan akan dilaksanakan serta perubahan kegiatan dan nomenklatur disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum SKPD dalam perubahan anggaran tahun 2011.

Kemajuan Keuangan SKPD sesuai dengan Draft Buku Pedoman Perencanaan                dan Penganggaran alokasi dana DPPA-SKPD Tahun 2011 tidak ada estimasi Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan pada Badan Pengelola Perbatasan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar    Rp. 0,  Sedangkan Anggaran Belanja yang diusulkan sebesar   Rp. 250.000.000,-  diakomodasi dalam perubahan anggaran sebesar                  Rp. 191.641.000,-  sampai dengan tanggal   Per 11 Oktober 2011  akan ditetapkan sebagai acuan dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.*

Strategi Kebijakan Umum Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2012

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan komitmen dan kebijakan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan sebagai pusat kegiatan strategi nasional, serta dalam Dokumen RTRWN telah menetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan negara beserta 29 (dua puluh sembilan) Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional  (PKSN) menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan termasuk pelayanan lintas batas hingga tahun 2019 termasuk Saumlaki ibukota Kabupaten Maluku Tenggara barat.

Dalam Rencana Strategi tahun 2012 merupakan tahapan kedua (Stage-II) yaitu Tahap Konsolidasi dan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Periode 2012-2017.

Launching Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran BPP 2012

Launching Buku Pedoman BPP 2012

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia‐Nya, sehingga Buku Perencanaan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 dapat disusun dengan baik.

Buku Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 akan memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai kerangka kebijakan, program‐program prioritas dan arah pembangunan Bidang Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya pada Tahun Anggaran 2012.

Buku Perencanaan Program dan Anggaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan, dalam usulan program dan kegiatan ini  disertai data penunjang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dengan terbitnya buku ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam membantu tersusunnya buku ini.

 

Saumlaki,     Oktober  2011

Plt. Badan Pengelola Perbatasan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

 

Drs. D. Batmomolin

MTB masih tertinggal informasi program perbatasan

Program-program perbatasan telah dikumandangkan sejak tahun 2009-2011, tetapi dalam tiga tahun terakhir ini, MTB belum diakomodasi sejak terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 kegiatan-kegiatan publik masih diarahkan ke Bagian Pemerintahan SETDA MTB.  Dalam sisi hukum BNPP masih bekerja sama dengan Lembaga yang mengelola perbatasan tersebut.

Sejak dioperasionalisasikan tanggal 06 April 2011, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan yakni keterbatasan anggaran pemerintah daerah dimana telah dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran sangat dramatis juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan lembaga tersebut dan lebih emergency lagi program ditunda untuk tahun depan yang akan dialokasikan.

Bagaimana kita mau merubah wajah daerah perbatasan jika informasi yang uptodate tidak dapat kami terima. permasalahan ini harus dilihat oleh pemerintah pusat yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Solusi yang diusulkan untuk memperpendek rentang kendali informasi yang terpusat, kami (PEMDA) lewat Badan ini mengusulkan agar diadakan validasi sistim informasi manajemen perbatasan yakni dipasang access layanan informasi baik antar pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan laporan-laporan baik secara rutinitas maupun implementasi program pusat dan propinsi di daerah MTB.

Sistim Informasi ini jika dimungkinkan dilaksanakan pada tahun 2012 di semua titik-titik lokasi perbatasan. Jika dimungkinkan SAUMLAKI sebagai PILOT PROJECT IT PERBATASAN.

Semoga tulisan dapat bermanfaat.

Hakekat Budaya di Kawasan Perbatasan.

ertumpu pada keunikan (Mistik) dan kekhasan budaya dsc_5058dan alam (Natural), serta hubungan antar manusia (Holistik).  Selain itu, tampaknya wisata budaya perlu dibedakan dengan pariwisata budaya. Jika wisata budaya adalah aktivitas perjalanan temporal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari tempat dimana dia atau mereka tinggal ke suatu tempat lain dengan tujuan untuk menyaksikan atau menikmati situs purbakala, tempat bersejarah, museum, upacara adat tradisional, upacara keagamaan, pertunjukan kesenian, festival dan lain sebagainya, maka pariwisata budaya mencakup bukan hanya perjalanan dan aktivitas menikmati saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan para wisatawan tersebut. Termasuk didalamnya berbagai uapaya yang perlu dilakukan demi tetap berlangsungnya atraksi budaya sebagai sumber daya yang bersifat unik, terbatas dan tidak terbarukan. Adanya interaksi (Holistik)yang terjadi baik antara manusia sebagai pengunjung, dengan manusia dan obyek budaya yang dikunjungi, maka presentase ini lebih unik membahas tentang :

Jelajah Budaya dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat” dalam Analisa TOWS Rencana Strategi dan RPJMD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat bagi Perencanaan Daerah Kabupaten selangkah demi dan dalam penyatuan persepsi Perencanaan Pembangunan MTB Periode 2007 – 2012.

by ernes falikres

posted on 07 JUni 2007