New Desain Maker Kawasan Perbatasan Laut Kab. MTB “Saumlaki sebagai Tampak Depan Wajah Indonesia”

Contact Consulting:

Mobile Phone: +62 82199676700, +62 81343221313

Email: andityaman2007@gmail.com

Advertisements

S.O.S LISTRIK di PERBATASAN KAB. MTB SANGAT-SANGAT MEMPRIHATINKAN

Listrik penerangan bagi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan khususnya Kab. MTB sangat-sangat memprihatinkan jika dibayangkan untuk membangun kawasan ini hanya dibutuhkan 6-8 jam online nyala… kadang 1 – 2 hari padam… lagipula status PLN di Kab. MTB setelah pemekaran dari kabupaten induk (Maluku Tenggara ) hingga 10 tahun terakhir ini masih ranting… Survey hasil sementara kapasitas pengguna layanan listrik sudah melebihi status cabang.

Bagaimana kita membangun jika investor atau pihak-pihak yang memanfaatkan pola investasi dan menanamkan modal dengan keadaan begini… keterlambatan pembangunan dan ketimpangannya juga mau tidak mau akan berakibat fatal, dalam hati sanubari ada apa dengan bangsa ini, bagaimana kami didaerah perbatasan sedangkan daerah-daerah lain telah mencicipi kue-kue pembangunan.??? Introspeksi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semenjak kunjungan kerja Bapak WAPRES dan MENDAGRI, masyarakat MTB berharap membawa angin segar terhadap kendala-kendala yang hadapi dalam pelayanan pembangunan, akan tetapi beberapa kenyataan tidak cepat terealisasi dengan peningkatan PLN dan penambahan kapasitasnya. Aneh juga saat itu dengan AKSIEN gencar pemasangan 1000 pemasangan, bagaimana pelayanan yang terjadi.

Bagaimana pola-pola percepatan yang harus ditingkatkan. semoga dengan kehadiran Badan Pengelola Perbatasan yakni perpanjanganan tangan kordinasi bukan suatu fakta tertulis akan tetapi membawa aksi yang nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan di Kawasan Perbatasan.***

Analisis Lingkungan Eskternal oleh BPP Kab. MTB

Kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola secara optimal dalam pemanfaatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Potensi kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar terutama potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang disepanjang dan disekitar daerah perbatasan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, memiliki 4 pulau-pulau teluar  sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional, tetapi hingga sekarang belum ada kegiatan yang nyata.  Secara Geografis dan Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada di perbatasan  antar negara yaitu Australia.  Faktor ketidaktahuan batas-batas wilayah oleh masyarakat tradisional pesisir pantai sering menjadi permasalahan dan persoalan dengan Polisi Perairan Australia, dan penangkapan ikan ilegal berbendera thailand, philipina karena memiliki peralatan kapal yang canggih dan moderen.

Analisa tugas dan fungsi badan pengelola kegiatan mempunyai tugas berbagai banyak korelasi sebagai arah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan kebijakan program tersebut. Diperkirakan faktor negatif/  ego lintas sektoral akan terjadi dilapangan sebagai akibat pemahaman alih tugas dan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan oleh badan pengelola perbatasan.

Faktor ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat roda pembangunan wilayah barat, tengah dan timur dapat dirasakan perbedaan yang sangat mendasar dan rawan dengan berbagai persoalan sebagai akibat kondisi eksternal yang terus berfluktuatif, juga turut menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Perbatasan, antara lain:

–            Keterisolasian akibat terbatasnya sarana transportasi

–            Minimnya pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan yang hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten

–            Kesejahteraan penduduk yang masih minim

–            Kesenjangan pembangunan kawasan timur indonesia di daerah perbatasan dengan kawasan bagian barat,

–            Terbatasnya kemampuan informasi pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur didaerah-daerah terpencil termasuk rehabilitasi kondisi infrastruktur yang telah rusak

–            Rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, ibu dan anak dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi di daerah perbatasan

–            Rendahnya pemahaman tentang batas wilayah negara bagi masyarakat tradisional/pesisir yang berada didaerah perbatasan laut antar negara.

Berbagai kondisi yang ada dilingkungan eksternal Badan Pengelola Perbatasan seperti tergambar diatas, menjadi suatu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pengelolaan kawasan di daerah perbatasan mampu meminimalisasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mempertahankan pengelolaan potensi kawasan yang lebih ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada sisi pertahanan dan keamanan.

Kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB

Kehadiran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki tujuan sesuai dengan kondisi dan wilayah daerah adalah :

a)     Menyiapkan perencanaan strategis yang bersifat makro dan spasial/non spasial serta rencana aksi sebagai acuan dalam pengelolaan program pembangunan kawasan perbatasan;

b)     Menyusun rumusan kebijakan program dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

c)     Melakukan koordinatif sinergis percepatan pengelolaan program pembangunan kawasan perbatasan

d)     Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia di kawasan perbatasan;

e)     Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat di kawasan perbatasan melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan.

f)       Mengembangkan kegiatan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan;

g)     Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional.

h)     Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan;

i)        Meningkatkan pertahanan dan keamanan teritorial diperbatasan antar Negara.

adm.***

Usulan Alokasi Prioritas Anggaran Operasional BPP Tahun 2011 (Perubahan APBD)

Alokasi anggaran Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2011 mendasari arah dan kebijakan prioritas plafond anggaran dari hasil usulan rencana kerja SKPD yang diberikan pada Perubahan Anggaran 2011setelah dikoordinasikan dengan ketiga pihak.

Alokasi yang diusulkan untuk dikoordinasikan, disinkronisasikan sebesar Rp. 400.000.000,- terbilang empat ratus juta rupiah untuk kegiatan pelayanan publik

 


Alokasi Anggaran Badan Pengelola Perbatasan

ASPEK/FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

SASARAN

ANGGARAN

(RP.000)

1

2

3

4

Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Negara 3 Keg Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan batas wilayah negara di laut

125.000

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Penatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan 1 Paket Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN

100.000

Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaah Kawasan Perbatasan Laut , Pesisir, dan Pulau-pulau Terluar 7 LOkasi rekomendasi tindak atas Keserasian dan keselarasan pengelolaan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN

175.000

 

Analisa Lingkungan BPP Kab MTB 2011

Perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelola Perbatasan tidak terlepas dari lingkungan strategik yang melingkupinya. Hal ini dipertegas dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan 2011‐2016 yang berisi tentang rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang bersifat strategik dari Badan Pengelola Perbatasan. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan tahun 2011 juga disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategik secara seksama. Post ini akan membahas tentang lingkungan strategik Badan Pengelola Perbatasan serta posisi strategik Badan Pengelola Perbatasan dalam pembangunan daerah dan nasional.

 

 Analisis Lingkungan Internal Badan Pengelola Perbatasan

Beberapa isu internal yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara umum diindikasikan masih menjadi kelemahan antara lain adalah:

–   Belum ada pemenuhan dan pengisian jabatan struktural

–   Sarana dan prasarana kelembagaan belum memadai

–   Pengelolaan dan pemanfaatan daerah perbatasan masih secara spasial.

–  Belum ada Jejaring kerjasama berbagai stakeholder kelompok[1] diskusi dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan

–   Belum ada komitmen pemahaman pengelolaan oleh pemangku kepentingan di daerah perbatasan

–  Krisis  multidimensi yang berakibat pada instabilitas sosial – politik di daerah perbatasan

–   Belum terintegrasinya dan koordinatif, baik lintas daerah, pusat dan daerah secara langsung

–   Belum ada update data dalam sistim informasi yang memadai

–   Terbatasnya SDM profesional di bidang pengelolaan perbatasan antar negara

–  Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan

Berbagai kondisi yang ada dilingkungan internal Badan Pengelola Perbatasan seperti tergambar diatas, menjadi suatu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pengelolaan kawasan di daerah perbatasan mampu meminimalisasi kekurangan dan kelemahan yang ada, serta mempertahankan potensi kawasan yang masih belum optimal dikelola sebagai pendukung sukses pembangunan kawasan perbatasan diperuntukan bagi kesejahteraan yang adil dan merata. Oleh karena itu konsekuensi kebutuhan anggaran untuk terbentuknya organisasi teknis dibidang pengelolaan kawasan menjadi suatu prioritas kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

 Analisis Lingkungan Eksternal Badan Pengelola Perbatasan

Kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola secara optimal dalam pemanfaatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Potensi kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar terutama potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang disepanjang dan disekitar daerah perbatasan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, memiliki 4 pulau-pulau teluar  sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional, tetapi hingga sekarang belum ada kegiatan yang nyata.  Secara Geografis dan Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada di perbatasan  antar negara yaitu Australia.  Faktor ketidaktahuan batas-batas wilayah oleh masyarakat tradisional pesisir pantai sering menjadi permasalahan dan persoalan dengan Polisi Perairan Australia, dan penangkapan ikan ilegal berbendera thailand, philipina karena memiliki peralatan kapal yang canggih dan moderen.

Analisa tugas dan fungsi badan pengelola kegiatan mempunyai tugas berbagai banyak korelasi sebagai arah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan kebijakan program tersebut. Diperkirakan faktor negatif/  ego lintas sektoral akan terjadi dilapangan sebagai akibat pemahaman alih tugas dan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan oleh badan pengelola perbatasan.

Faktor ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat roda pembangunan wilayah barat, tengah dan timur dapat dirasakan perbedaan yang sangat mendasar dan rawan dengan berbagai persoalan sebagai akibat kondisi eksternal yang terus berfluktuatif, juga turut menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Perbatasan, antara lain:

–   Keterisolasian akibat terbatasnya sarana transportasi

–    Minimnya pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan yang hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten

–    Kesejahteraan penduduk yang masih minim

–    Kesenjangan pembangunan kawasan timur indonesia di daerah perbatasan dengan kawasan bagian barat,

–  Terbatasnya kemampuan informasi pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur didaerah-daerah terpencil termasuk rehabilitasi kondisi infrastruktur yang telah rusak

–   Rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, ibu dan anak dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi di daerah perbatasan

–   Rendahnya pemahaman tentang batas wilayah negara bagi masyarakat tradisional/pesisir yang berada didaerah perbatasan laut antar negara.

Berbagai kondisi yang ada dilingkungan eksternal Badan Pengelola Perbatasan seperti tergambar diatas, menjadi suatu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pengelolaan kawasan di daerah perbatasan mampu meminimalisasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mempertahankan pengelolaan potensi kawasan yang lebih ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada sisi pertahanan dan keamanan wilayah tersebut.


[1] CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) Office, Komunitas Adat Perbatasan (Terpencil), Komite Kerjasama antar Negara, Pos Lintas Batas Laut dalam pengamanan tertorial, Coast Guard, dll