About Profil BNPP – BPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya of a disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

 Badan Pengelola Perbatasan di daerah, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Badan Pengelola yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No.02 Tahun 2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Persoalan penetapan perbatasan, minimnya sarana dan prasarana, kesejahteraan penduduk yang masih minim, rawan kegiatan ilegal, kondisi pos pemeriksaan lintas batas yang masih memprihatinkan hingga persoalan pengamanan garis batas yang belum optimal.

Penyelesaian Persoalan tersebut melalui :

  1. program penguatan pertahanan dan keamanan,
  2. penegakan hukum,
  3. pengembangan ekonomi perbatasan,
  4. peningkatan layanan sosial dasar dan budaya, serta
  5. penguatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan

Visi:

“Menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Tampak Depan Wajah Indonesia”

Misi pada dasarnya merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi, regulasi dan yurisdiksi kawasan perbatasan;

2. Melaksanakan koordinasi, percepatan, pengelolaan, pembangunan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana di wilayah prioritas sebagai potensi kawasan perbatasan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar dan ekonomi diwilayah kawasan perbatasan[1];

4. Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai wajah depan[2] yang perlu dipoles sebagai tujuan wisata, bisnis, kerjasama[3] dalam skala lokal, regional, internasional;

5. Melaksanakan fasilitasi permasalahan perbatasan dalam lingkup pemerintah daerah dan masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan sebagai tolok ukur sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan secara nyata oleh organisasi dengan mendasari indikasi-indikasi dalam jangka waktu tertentu

Ø Sasaran Misi Pertama:

§ Tersusunnya Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan antar Negara, dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara, maupun dalam lingkup kabupaten;

§ Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

§ Terciptanya fasilitasi program dan kegiatan pembangunan yang mendukung percepatan perubahan tampak depan Wajah Indonesia;

§ Meningkat pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah antar Negara.

Ø Sasaran Misi Kedua:

§ Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

§ Tersedianya database mengenai kondisi kawasan perbatasan di 7 (tujuh) kecamatan: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Selaru, dan Yaru;

§ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran serta tersedianya aparatur yang berkualitas.

Ø Sasaran Misi Ketiga:

§ Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia di kawasan perbatasan;

§ Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan kelembagaan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM)di kawasan perbatasan melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan;

§ Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan perbatasan.

Ø Sasaran Misi Keempat:

§ Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional;

§ Terbukanya jaringan pemasaran barang di Sentra Produksi kawasan perbatasan.

Ø Sasaran Misi Kelima:

§ Terbentuknya lembaga komunitas adat terpencil di kawasan perbatasan (KAT);

§ Terbentuknya lembaga kerjasama perbatasan antara masyarakat dan instansi terkait secara lokal, regional dan internasional;

§ Terbentuknya lembaga forum diskusi[1] pemangku kepentingan[2] di wilayah perbatasan;

§ Meningkatnya jumlah Pos Keamanan Lintas Batas Laut di Kawasan Perbatasan;

§ Terciptannya peningkatan kesadaran berbangsa, dan bernegara serta bela negara bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan antar negara.

 

 

 

 

 

 

Ø  Strategi  Misi Pertama:

§   Meningkat komitmen pemahaman pembangunan baik pada internal Badan Pengelola Perbatasan dilingkup pemerintah pusat maupun pemeirntah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Perbatasan, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Ø  Strategi Misi Kedua:

§   Membangun kerjasama (Tim Work)  yang solid dalam Jejaring kelompok fokus diskusi  Focus Group Discussion Networking[1] (FGDN) prioritas pengelolaan di kawasan perbatasan.

Ø  Strategi  Misi Ketiga:

§   Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi program pembangunan sarana dan prasarana[2] kawasan yang terintegrasi.

Ø  Strategi  Misi Keempat:

§   Mengembangkan Pola Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebaga Tampak Depan Wajah Indonesia di perbatasan antar Negara.

Ø  Strategi  Misi Kelima:

§   Mengoptimalkan semua sumberdaya yang tersedia menurut kewenangan dan ketentuan peaturan perundangan yang berlaku.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s