Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran BPP Tahun 2012

Saumlaki, 27/10/2011, Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendasari Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran yang telah disesuaikan dengan isu-isu permasalahan yang dihadapi baik dalam sisi birokrasi dan implementasi pengembangan di kawasan perbatasan kabupaten maluku tenggara barat sebagai wilayah konsentrasi pengembangan II.

Penyampaian ini juga mendasari hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan Biro Perencanaan Kerjasama, Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diJakarta, pada tanggal 19-21 Oktober 2011.  Arah dan Kebijakan Umum BPP Kab. MTB terarah kepada peningkatan pengelolaan data dan informasi kawasan perbatasan untuk menyeimbangkan dampak konsolidasi dan koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan maupun implementasi program pusat dan propinsi yang terarah di Kabupaten melalui akses percepatan informasi Internet dalam pembentukan Kontak Person (Yudi Kurniawan*).

Konsoslidasi Pengembangan Kawasan Perbatasan oleh BPP sudah dalam stage II Pengembangan yaitu peningkatan pengelolaan akses informasi kawasan oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Anggaran guna menunjang impelementasi akan inisiasi baru untuk ke enam LOKPRI yang akan diusulkan terarah kepada Kebutuhan Program bukan kepada kemauan semata, dan lebih ditekankan kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan (Sultrawan Manggiri**).

Arah dan kebijakan ini sangat perlu diperhatikan secara khusus dan mendesak, bukan hanya kepada peningkatan infrastruktur semata akan tetapi berpihak kepada kesejahteraan ekonomi lokal.***

*) Yudi Kurniawan (Staf Perencanaan BNPP)

**) Sultrawan Manggiri (Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Anggaran BNPP Tahun 2012 Naik 1000 Persen

Jakarta, Pelita Anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) naik 1000 persen untuk tahun 2012 menjadi Rp2,843 triliun dari Rp149 miliar pada tahun 2011. Dana itu akan dikucurkan kesejumlah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Diharapkan dari kenaikan anggaran itu wilayah perbatasan dapat dikelola lebih baik. Demikian disampaikan Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi �Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia� di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10). �Pada tahun 2011 anggaran baru mencapai Rp149 miliar. Tapi di tahun 2012 meningkat 1.000 persen menjadi Rp2,843 triliun,� kata Sutrisno. Dikatakan, anggaran sejumlah itu nantinya akan diperuntukkan bagi 12 provinsi, 24 kab/kota, dan 39 kecamatan. Meliputi diantaranya provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulaun Riau, Sulawesi Utara, Maluku. Menurut Sutrisno, dari dana Rp2,843 triliun itu, Rp 1,78 triliun diantaranya diperuntukkan bagi 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (lapis pertama). Adapun sisanya, yakni Rp1,06 triliun ditujukan bagi kecamatan yang menyangga lapis pertama itu. �Dana sebesar itu nantinya akan dikucurkan baik untuk perbatasan di darat maupun laut. Yaitu 28 kecamatan di darat dan 11 perbatasan dengan laut. Nantinya masing-masing kecamatan akan memperoleh dana itu selama tiga tahun,� kata dia. Ditegaskan, anggaran itu berasal dari 18 kementerian yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, anggaran harus digunakan untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan, seperti sarana-prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Sengketa wilayah Sementara Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengelola wilayah perbatasan secara sistemik. Namun, kata dia, banyak daerah di perbatasan yang belum tersentuh pembangunan, sehingga muncul sengketa wilayah dengan negara lain. Karena itu, Mahfudz menyarankan tiga pendekatan terpadu dalam pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan, yakni sabuk keamanan, sabuk informasi dan sabuk pembangunan. Sedangkan Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal menjelaskan, daerah perbatasan memang tidak mudah diawasi. Pasalnya, perbatasan yang ada itu berupa darat, laut, serta udara. Selama ini, kata dia, Indonesia dalam mengawasi wilayah perbatasannya masih berkonsentrasi di daerah perbatasan yang berupa darat. Meskipun, mengawasi perbatasan di darat itu sendiri juga tidak sederhana, karena ditentukan berdasar garis sungai, koordinat, hingga water side. Karena itu, menurut dia, dalam menyelesaikan wilayah perbatasan, Indonesia sebaiknya juga menggunakan cara diplomasi, selain mendasarkan pada titik koordinat tapal batas itu sendiri. Cara itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. �Karenanya perlu satu otoritas, misalnya BNPP. Bagaimana mensinkronkan ini sampai sekarang tidak jelas. Indonesia gagal menjaga wilayah perbatasan karena kurangnya kemampuan untuk mengelola, dan menjaga perbatasan. Pengelolaan itu soal kemampuan, penjagaan juga. Kita punya perbatasan sangat luas, seharusnya kita tingkatkan pengawasan,� pungkas Hasjim.(cr-14)

Koordinasi-Konsultasi Teknis tentang Perencanaan Program-Program Perbatasan Kab. MTB ke BNPP

Ruang Kerja Biro Perencanaan BNPP

Jumat, 21 Oktober 2011 diadakan Konsultasi Teknis Perencanaan Program-program BNPP sinkronisasi dengan Daerah, hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut terdapat sejumlah masukan-masukan yang sangat berarti bagi perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan yakni, lemahnya koordinasi akibat dari keterjangkauan Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Daerah, Faktor utama adalah sulitnya penyampaian informas–informasi seperti yang dikatakan salah satu Staf Biro Perencanaan (Pak Yudi Kurniawan) seringkali sulit menjangkau atau menyampaikan informasi-informasi ke daerah.

Saat koordinasi Staf BPP-Kab. MTB bertemu langsung dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran II, Bapak Sultrawan Manggiri di Meja Kerjanya menegaskan bahwa solusi yang dapat menjangkau daerah-daerah perbatasan yakni link koordinasi ke pusat dan daerah adalah Media Internet, diusulkan lagi agar daerah-daerah khususnya kebijakan program dan kegiatan di tahun 2012 Pemerintah Daerah lebih proaktif dan responsif terhadap permasalahan ini, dalam penuturannya BNPP sangat apresiatif terhadap keprihatinan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan. beliau juga menuturkan bahwa Kami (BNPP) melihat dan mengkaji bukan mendasari keinginan daerah tetapi berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan sebagai suatu arah skala prioritas merujuk langsung kepada kesejahteraan dalam pelayanan dasar, infrastruktur soal kedua.

Halaman Depan Kantor BNPP di Jalan Ampera Cilandak, Jakarta Selatan (Kampus IPDN)

Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dimulai Stage I tahun 2011 dengan penyediaan anggaran untuk penyiapan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan administrasi  dan masih merupakan tahapan inisiasi dan instalasi dikarenakan Program dan Kegiatan masih dikelola oleh Satker Pengelola Perbatasan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada kesempatan konsultasi teknis perencanaan program dan kegaitan juga BPP-Kab.MTB dengan Draft Kebijakan Umum Anggaran tahun 2012 yaitu Stage ke-II Sasaran  penguatan kelembagaan yaitu:

1. Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

2. Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

3. Terbentuknya lembaga forum diskusi pemangku kepentingan di wilayah perbatasan;

Beberapa langkah difokuskan bagi kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2012-2016, yaitu:

  1. Memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang pelayanan dibidang pengelolaan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan
  2. Meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) guna menghantisipasi hambatan/kendala pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara dini solusi alternatif pemecahaannya
  3. Mengimplementasikan manajemen terbuka bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi penganggaran.

Peta Lokasi WKP II, LOKPRI I dan 6 (enam) LOKPRI INISISASI BARU

Wilayah Konsentrasi Pengembangan II (WKP-II) Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapatkan Alokasi LOKPRI I Kecamatan Tanimbar Selatan, diharapkan dan telah diusulkan agar terjadi Inisiasi Baru untuk 6 (Enam) Lokpri karena Dampaknya hanya terasa di Kecamatan Tanimbar Selatan yang dekat dan berada di Ibukota Kabupaten Saumlaki.

Admin Perencanaan & Pelaporan BPP-Kab.MTB

Resume Eksekutif Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan-3 BPP

Sesuai dengan Visi Badan Pengelola Perbatasan yaitu : “Menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Tampak Depan Wajah Indonesia”  sangat  perlu dibenahi dengan mengedepankan  sisi kesejahteraan daripada keamanan di wilayah perbatasan sangat diperlukan koordinasi dan integrasi disetiap pemangku kepentingan di kawasan perbatasan, untuk maksud diatas kami melaporkan situasi dan kondisi dalam laporan evaluasi program dan kegiatan badan pengelola perbatasan yang telah dan akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2011 yang dapat kami  laporkan berupa:

Evaluasi dalam penyusunan Laporan Semester I (per 30 September 2011) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Sistimatika Standar Pengendalian Internal Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari :

Gambaran Umum SKPD meliputi, Profil SKPD, Acuan Dasar, dan Jadwal Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD.

Laporan Kemajuan SKPD sesuai dengan laporan per 30 September 2011 sebesar 0,00% dimana dalam pelaksanaannya target pencapaian SKPD sesuai dengan Sasaran Fisik dan realisasi Keuangan yang terukur dalam Bobot Tertimbang mencapai 0,00%.

Prognosi 6 (enam) bulan kedepan Sisa Bobot Tertimbang sebesar  100,00% yang harus dicapai untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pembayaran honorarium kegiatan yang telah selesai dan akan dilaksanakan serta perubahan kegiatan dan nomenklatur disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum SKPD dalam perubahan anggaran tahun 2011.

Kemajuan Keuangan SKPD sesuai dengan Draft Buku Pedoman Perencanaan                dan Penganggaran alokasi dana DPPA-SKPD Tahun 2011 tidak ada estimasi Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan pada Badan Pengelola Perbatasan untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar    Rp. 0,  Sedangkan Anggaran Belanja yang diusulkan sebesar   Rp. 250.000.000,-  diakomodasi dalam perubahan anggaran sebesar                  Rp. 191.641.000,-  sampai dengan tanggal   Per 11 Oktober 2011  akan ditetapkan sebagai acuan dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.*

Launching Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran BPP 2012

Launching Buku Pedoman BPP 2012

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia‐Nya, sehingga Buku Perencanaan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 dapat disusun dengan baik.

Buku Pedoman Perencanaan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012 akan memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai kerangka kebijakan, program‐program prioritas dan arah pembangunan Bidang Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya pada Tahun Anggaran 2012.

Buku Perencanaan Program dan Anggaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan, dalam usulan program dan kegiatan ini  disertai data penunjang di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dengan terbitnya buku ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam membantu tersusunnya buku ini.

 

Saumlaki,     Oktober  2011

Plt. Badan Pengelola Perbatasan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

 

Drs. D. Batmomolin

BNPP Rapat dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA

 

 PENGANTAR SEKRETARIS

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT

DENGAN KOMISI II DPR-RI

12 September 2011

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin tanggal 12 September 2011, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Dengar Pendapat antara BNPP dengan Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai tindak lanjut Surat Deputi Persidangan dan KSAP DPR RI tanggal 7 September 2011 Hal Rapat Dengar Pendapat. Selanjutnya atas seijin Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, disampaikan materi Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan agenda rapat hari ini yaitu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2012.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan alokasi Pagu Anggaran BNPP Tahun 2012, kami sampikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 30 Juni 2011, alokasi pagu anggaran BNPP Tahun 2012  sebesar Rp.248,76 Milyar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Pada Pagu Anggaran (Sementara) ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.361,53 Juta dari Pagu Indikatif, yang merupakan penyesuaian untuk kebijakan Belanja Pegawai.

Dari total alokasi pagu anggaran BNPP tahun 2012, yang merupakan ”belanja mengikatsebesar Rp.14,76 Milyar dan ”belanja tidak mengikat” sebesar Rp.233,99 Milyar.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Pada tahun anggaran 2012 BNPP akan melaksanakan 2 program, yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.113,76 Milyar untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BNPP sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta melanjutkan kegiatan dekonsentrasi di 12 Provinsi yang mempunyai wilayah perbatasan Negara; dan 2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.135 Milyar untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup kedeputian sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan perbatasan, pengembangan potensi kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta pengalokasian anggaran ke daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Secara ringkas, Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2012 kami sajikan dalam Lampiran I Materi ini.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan distribusi alokasi anggaran, dari total pagu anggaran BNPP Tahun 2012 yang sebesar Rp.248,76 Milyar, anggaran yang akan dikelola BNPP (Pusat) sebesar Rp.210,76 Milyar, dan yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp.38 Milyar, untuk melanjutkan kegiatan Dekonsentrasi pada 12 Provinsi dan Tugas Pembantuan di 9 Kabupaten.

Adapun kegiatan dekonsentrasi dalam rangka Fasilitasi Kelembagaan Pemda dalam Pengelolaan Batas Wilayah negara dan Kawasan Perbatasan dialokasikan anggaran sebesar Rp.18 Milyar untuk 12 Provinsi yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara lain, yaitu: Provinsi NAD, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim, NTT, Sulut, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta Papua Barat. Sedangkan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.20 Milyar  dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, dialokasikan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang, Kapuas Hulu, Belu, Nunukan, Kep. Talaud dan Kota Jayapura,   untuk Pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) dan penyediaan sarana prasarana PLB.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara mengenai perbandingan alokasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan dengan tahun 2011, dapat kami informasikan bahwa Pagu Anggaran BNPP Tahun 2012 sebesar Rp.248,761 Milyar atau hanya sebesar 54,79% dari alokasi pagu definitif BNPP Tahun 2011 yang sebesar Rp.454 Milyar. Hal ini akan berpengaruh terhadap penanganan permasalahan perbatasan secara cepat, karena pengalokasian  anggaran yang akan didaerahkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan akan  terbatas.

Perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.114,07 Milyar untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan di 17 Provinsi/ Kabupaten/ Kota, namun pada  tahun 2012 hanya dapat dialokasikan anggaran sebesar Rp.20 Milyar  untuk mendukung Tugas Pembantuan di 9 Kabupaten/Kota. Padahal jika berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 terdapat 39 Kecamatan ”Lokasi Prioritas” Tahun 2012 pada 24 Kabupaten/Kota yang harus ditangani secara bersamaan pada Tahun 2012.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Melaporkan tentang tingkat penyerapan anggaran tahun 2011, dapat kami sampaikan bahwa dari alokasi anggaran BNPP Tahun 2011 yang sebesar Rp.454 Milyar, yang dikelola oleh BNPP pusat sebesar Rp.326,43 Milyar, dan dikelola oleh daerah sebesar Rp.127,57 Milyar.

Dari anggaran yang dikelola oleh BNPP Pusat, termasuk anggaran hasil penghematan belanja yang masih dalam tanda bintang sebesar Rp.48,81 Milyar, dan sebesar Rp.110,13 Milyar baru dibuka bintangnya tanggal 19 Augustus 2011, sehingga sampai dengan tanggal 9 September 2011 penyerapannya mencapai 26,5%.  Belum optimalnya penyerapan ini disebabkan antara lain proses persetujuan pembukaan bintang baru terbit pada tanggal 19 Agustus 2011 yang lalu, namun demikian kegiatan kontraktual telah dilaksanakan tahapan proses lelangnya, sehingga diperkirakan pada bulan September penyerapan anggaran akan meningkat seiring pembayaran termin pertama pembayaran lelang yang akan segera direalisasikan. Sedangkan penyerapan anggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum dapat kami sajikan dalam kesempatan ini karena kegiatan dekonsentrasi juga baru disetujui pembukaan bintangnya pada tanggal 19 Agustus 2011, dan kegiatan tugas pembantuan masih dalam proses pelaksanaan di daerah.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara tentang penanganan permasalahan  perbatasan antar negara, kami laporkan bahwa sesuai amanah Perpres No. 12/2010 tentang BNPP, pada Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu fungsi BNPP adalah ”menyusun Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan”, untuk itu sedang disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012 yang merupakan rencana kegiatan tahunan lintas sektor yang lokusnya diarahkan pada 39 Lokasi Prioritas Tahun 2012.

Berdasarkan hasil inventarisasi, dapat kami laporkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan perbatasan mencapai sebesar Rp.4,47 Trilyun, namun demikian anggaran yang telah dialokasikan oleh 32 Kementerian/ Lembaga untuk dalam Rencana Aksi dimaksud, dan sudah diakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Kementerian/ Lembaga terkait hanya sebesar Rp.733,16 Milyar atau hanya sekitar 16,39% dari total kebutuhan anggaran. Dengan demikian masih terdapat ”Gap alokasi anggaran”/ kekurangan anggaran sebesar Rp.3,74 Trilyun. Untuk hal ini mohon arahan dari Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Adapun Tabel Rencana Aksi dimaksud termuat pada Lampiran II materi ini.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara tentang alokasi pagu anggaran, perlu kami laporkan bahwa  berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, terdapat 39 Lokasi Prioritas pada 24  Kabupaten/Kota, yang harus ditangani pada tahun 2012, namun karena keterbatasan anggaran,  baru dapat tertangani 9 Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp.20 Milyar.

Mengingat bahwa 39 Lokasi Prioritas pada 24 Kabupaten/Kota harus ditangani secara bersamaan pada tahun anggaran 2012, maka kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.212,10 Milyar, dimana usulan tambahan anggaran dimaksud, sudah kami sampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI melalui Surat tanggal 26 Agustus 2011.

Adapun usulan rincian kegiatan kami sajikan pada Lampiran III materi ini.

Mengingat bahwa anggaran yang ada masih belum mampu mengakomodasi seluruh lokasi prioritas, maka pada kesempatan ini mohon kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan anggaran dimaksud.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Mengingat bahwa batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu mendapat perlakuan khusus, dipandang perlu pembangunan kawasan perbatasan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus. Untuk itu kami juga mengajukan usulan agar Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perbatasan (DAK SPKP) Tahun 2012 dapat dikelola melalui BNPP. Berdasarkan execise dari Bappenas dan BNPP, kebutuhan DAK SPKP Tahun 2012 sebesar Rp.558,60 Milyar, dengan rencana kegiatan meliputi: a) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya; b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan; dan c) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa.

Usulan agar DAK-SPKP mulai Tahun 2012 dapat dikelola oleh BNPP, telah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Juni 2011 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Sebagai informasi, kebutuhan DAK SPKP periode Tahun 2012-2015 berdasarkan exercise Bappenas dan BNPP kami sajikan pada Lampiran IV Materi ini.

Mengingat bahwa percepatan penanganan permasalahan dan pembangunan kawasan perbatasan sangat mendesak, maka dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang penting ini, mohon kepada Yth. Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk dapat memberikan dukungan dan persetujuan pengalokasian DAK SPKP Tahun 2012  kepada BNPP.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI.

 

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, kiranya uraian ini dapat menjadi bahan informasi bagi yang terhormat Pimpinan dan Anggota  Komisi II DPR-RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada kita semua.

 

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.      

 

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN