Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran BPP Tahun 2012

Saumlaki, 27/10/2011, Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendasari Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran yang telah disesuaikan dengan isu-isu permasalahan yang dihadapi baik dalam sisi birokrasi dan implementasi pengembangan di kawasan perbatasan kabupaten maluku tenggara barat sebagai wilayah konsentrasi pengembangan II.

Penyampaian ini juga mendasari hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan Biro Perencanaan Kerjasama, Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diJakarta, pada tanggal 19-21 Oktober 2011.  Arah dan Kebijakan Umum BPP Kab. MTB terarah kepada peningkatan pengelolaan data dan informasi kawasan perbatasan untuk menyeimbangkan dampak konsolidasi dan koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan maupun implementasi program pusat dan propinsi yang terarah di Kabupaten melalui akses percepatan informasi Internet dalam pembentukan Kontak Person (Yudi Kurniawan*).

Konsoslidasi Pengembangan Kawasan Perbatasan oleh BPP sudah dalam stage II Pengembangan yaitu peningkatan pengelolaan akses informasi kawasan oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Anggaran guna menunjang impelementasi akan inisiasi baru untuk ke enam LOKPRI yang akan diusulkan terarah kepada Kebutuhan Program bukan kepada kemauan semata, dan lebih ditekankan kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan (Sultrawan Manggiri**).

Arah dan kebijakan ini sangat perlu diperhatikan secara khusus dan mendesak, bukan hanya kepada peningkatan infrastruktur semata akan tetapi berpihak kepada kesejahteraan ekonomi lokal.***

*) Yudi Kurniawan (Staf Perencanaan BNPP)

**) Sultrawan Manggiri (Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Strategi Kebijakan Umum Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2012

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan komitmen dan kebijakan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan sebagai pusat kegiatan strategi nasional, serta dalam Dokumen RTRWN telah menetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan negara beserta 29 (dua puluh sembilan) Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional  (PKSN) menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan termasuk pelayanan lintas batas hingga tahun 2019 termasuk Saumlaki ibukota Kabupaten Maluku Tenggara barat.

Dalam Rencana Strategi tahun 2012 merupakan tahapan kedua (Stage-II) yaitu Tahap Konsolidasi dan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Periode 2012-2017.

MTB masih tertinggal informasi program perbatasan

Program-program perbatasan telah dikumandangkan sejak tahun 2009-2011, tetapi dalam tiga tahun terakhir ini, MTB belum diakomodasi sejak terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 kegiatan-kegiatan publik masih diarahkan ke Bagian Pemerintahan SETDA MTB.  Dalam sisi hukum BNPP masih bekerja sama dengan Lembaga yang mengelola perbatasan tersebut.

Sejak dioperasionalisasikan tanggal 06 April 2011, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan yakni keterbatasan anggaran pemerintah daerah dimana telah dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran sangat dramatis juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan lembaga tersebut dan lebih emergency lagi program ditunda untuk tahun depan yang akan dialokasikan.

Bagaimana kita mau merubah wajah daerah perbatasan jika informasi yang uptodate tidak dapat kami terima. permasalahan ini harus dilihat oleh pemerintah pusat yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Solusi yang diusulkan untuk memperpendek rentang kendali informasi yang terpusat, kami (PEMDA) lewat Badan ini mengusulkan agar diadakan validasi sistim informasi manajemen perbatasan yakni dipasang access layanan informasi baik antar pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan laporan-laporan baik secara rutinitas maupun implementasi program pusat dan propinsi di daerah MTB.

Sistim Informasi ini jika dimungkinkan dilaksanakan pada tahun 2012 di semua titik-titik lokasi perbatasan. Jika dimungkinkan SAUMLAKI sebagai PILOT PROJECT IT PERBATASAN.

Semoga tulisan dapat bermanfaat.

Pengusulan Sub Domain Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB ke MENKOMINFO

Untuk meningkatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat melalui jaringan internet, kami bermaksud membuat situs website sebagai media komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas.

 Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengajukan nama sub domain dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah sebagai berikut:

 www.bpp.mtbkab.go.id

Mohon dapat dilakukan registrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian permohonan ini, atas perhatian disampaikan terima kasih.

.***

Sasaran Strategis BPP Tahun 2011

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2016, Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

  1. 1.      Sekretariat

Sasaran Strategis Sekretariat adalah terwujudnya suatu manajemen pengelolaan laporan, dan perencanaan program serta penganggaran yang dititikberatkan kepada Manajemen Perkantoran dan Pelaporan Penataan, Pengelaan Badan, yang ditandai dengan:

1)        Tersusunnya Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan antar Negara, dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara, maupun dalam lingkup kabupaten;

2)        Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

3)        Terciptanya fasilitasi program dan kegiatan pembangunan yang mendukung percepatan perubahan tampak depan Wajah Indonesia;

4)        Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah perbatasan antar Negara.

 

  1. 2.      Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan

Sasaran Strategis Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan adalah terwujudnya suatu kondisi pengelolaan batas negara yang dititikberatkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ditandai dengan:

1)        Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

2)        Tersedianya database mengenai kondisi kawasan perbatasan di 7 (tujuh) kecamatan: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Selaru, dan Yaru;

3)        Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran serta tersedianya aparatur yang berkualitas

4)        Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia di kawasan perbatasan;

5)        Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan kelembagaan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM)di kawasan perbatasan melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan;

6)        Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan perbatasan.

  1. 3.      Bidang Kerjasama & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Sasaran Strategis Bidang Kerjasama & Pengelolaan Infrastruktur Kawasan adalah terwujudnya suatu kondisi pengelolaan batas negara yang aman dan dititikberatkan pada peningkatan kerjasama atas penguatan lembaga swadaya/komunitas tradisional/vertikal/instansi terkait atau stakeholder yang ditandai dengan:

1)        Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional;

2)        Terbukanya jaringan pemasaran barang di Sentra Produksi kawasan perbatasan

3)        Terbentuknya lembaga komunitas adat terpencil di kawasan perbatasan (KAT);

4)        Terbentuknya lembaga kerjasama perbatasan antara masyarakat dan instansi terkait secara lokal, regional dan internasional;

5)        Terbentuknya lembaga forum diskusi pemangku kepentingan di wilayah perbatasan;

6)        Meningkatnya jumlah Pos Keamanan Lintas Batas Laut di Kawasan Perbatasan;

Rencana Pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam Renstra BPP Kabupaten Maluku Tenggara Barat  mencakup 5 (Lima) Aspek dalam agenda prioritas adalah aspek batas wilayah negara, Hankam dan GAKKUM, Ekonomi Kawasan, Pelayanan Sosial Dasar, Kelembagaan dengan pendekatan spasial dan non spasial yang menyangkut dengan perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibiltasnya.

Analisis Lingkungan Eskternal oleh BPP Kab. MTB

Kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola secara optimal dalam pemanfaatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Potensi kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar terutama potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang disepanjang dan disekitar daerah perbatasan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, memiliki 4 pulau-pulau teluar  sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional, tetapi hingga sekarang belum ada kegiatan yang nyata.  Secara Geografis dan Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada di perbatasan  antar negara yaitu Australia.  Faktor ketidaktahuan batas-batas wilayah oleh masyarakat tradisional pesisir pantai sering menjadi permasalahan dan persoalan dengan Polisi Perairan Australia, dan penangkapan ikan ilegal berbendera thailand, philipina karena memiliki peralatan kapal yang canggih dan moderen.

Analisa tugas dan fungsi badan pengelola kegiatan mempunyai tugas berbagai banyak korelasi sebagai arah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan kebijakan program tersebut. Diperkirakan faktor negatif/  ego lintas sektoral akan terjadi dilapangan sebagai akibat pemahaman alih tugas dan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan oleh badan pengelola perbatasan.

Faktor ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat roda pembangunan wilayah barat, tengah dan timur dapat dirasakan perbedaan yang sangat mendasar dan rawan dengan berbagai persoalan sebagai akibat kondisi eksternal yang terus berfluktuatif, juga turut menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Perbatasan, antara lain:

–            Keterisolasian akibat terbatasnya sarana transportasi

–            Minimnya pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan yang hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten

–            Kesejahteraan penduduk yang masih minim

–            Kesenjangan pembangunan kawasan timur indonesia di daerah perbatasan dengan kawasan bagian barat,

–            Terbatasnya kemampuan informasi pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur didaerah-daerah terpencil termasuk rehabilitasi kondisi infrastruktur yang telah rusak

–            Rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, ibu dan anak dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi di daerah perbatasan

–            Rendahnya pemahaman tentang batas wilayah negara bagi masyarakat tradisional/pesisir yang berada didaerah perbatasan laut antar negara.

Berbagai kondisi yang ada dilingkungan eksternal Badan Pengelola Perbatasan seperti tergambar diatas, menjadi suatu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pengelolaan kawasan di daerah perbatasan mampu meminimalisasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mempertahankan pengelolaan potensi kawasan yang lebih ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada sisi pertahanan dan keamanan.