Rencana Optimalisasi Action Plan 2011-2014 oleh BPP Kab. MTB

Rencana Optimalisasi pendataan program dan kegiatan akan dilaksanakan dalam minggu terakhir sebagai tindak lanjut usulan rencana aksi 2011-2012 ke BNPP, Rencana ini langkah awal yaitu menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi tentang pembangunan infrastruktur yang telah dan belum dikerjakan baik dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pertanian, dan pemenuhan data profil kecamatanyang berada di daerah perbatasan. Rencana ini akan dilaksanakan saat kunjungan kerja ke beberapa kecamatan untuk pemenuhan optimalisasi database.

Manfaat pelaksanaan ini, memberikan data preliminary untuk penyusunan dan penentuan kebijakan daerah dalam menyusun program dan kegiatan di kawasan perbatasan. ***

Kawasan Perbatasan Sebagai Keutuhan NKRI

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan Rapat Regional bertajuk “Identifikasi Pengelola Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan di daerah ini”.

Kegiatan yang diikuti para Camat di kawasan perbatasan serta para Pejabat pengelola Perbatasan yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD), Riau, Maluku, Papua dan Provinsi Sulut sebagai tuan rumah, dibuka oleh Gubernur Sulut Dr, Sinyo Harry Sarundajang diwakili Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, di Hotel Arya Dutha Manado, Selasa (29/03).
Mokodongan menyebutkan, kondisi perbatasan di wilayah utara dan timur indonesia diakuinya masih sangat meprihatikan, karena selain terpencil dan terbelakang juga terdapat isu politik yang sangat rawan. Hal itu lebih disebabkan karena jaringan telekomunikasi yang belum menjangkau, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara maupun laut.
Selain itu, umumnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat wilayah perbatasan sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan, kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
Untuk itu melalui pertemuan kali ini Mokodongan mengharapkan kiranya akan menlahirkan berbagai terobosan penting untuk mewujudkan komitmen dan tekad yang sama untuk NKRI sekaligus membangun koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program kerja dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian akselerasi dari pembangun nasional.
Sebelumnya Deputy Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Bambang Istjiono mengatakan, salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan � persoalan pada kawasan perbatasan adalah dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dimana salah satu klausulnya memerintahkan dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan di pusat dan daerah (Pasal 14). Perintah tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang mempunyai tugas : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Istjiono menambahkan, salah satu fungsi BNPP adalah melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang merupakan instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis kewilayahan secara terarah, bertahap dan terukur. Kemudian Rencana Induk diuraiakan dalam Rencana Aksi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Kementerian /Lembaga dan daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hadir dalam acara tersebut Kaban Perbatasan Prov. Sulut Maxi Gagola, SH. MH, serta empat pejabat eselon I BNPP. (Jubir Pemprov Christian Sumampow, SH. MEd).

Report : Biro Pemerintahan dan Humas Setprov Sulut