Anggaran Daerah Perbatasan Dialokasikan Rp2,8 Triliun

Anggaran Daerah Perbatasan Dialokasikan Rp2,8 Triliun

m.komhukum.com

JAKARTA – Pada 2011 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) baru menggelontorkan anggaran 149 miliar rupiah untuk membangun daerah perbatasan. Meski sangat kecil, pada 2012 pemerintah telah menaikkan anggaran perbatasan lebih dari 1.000 persen menjadi 2,843 triliun rupiah.

“Memang untuk tahun 2011 ini khusus yang dikedaerahkan baru mencapai angka 149 miliar rupiah, dan ini yang dikelola secara langsung oleh BNPP yang pelaksanaannya kita serahkan daerah. Tapi pada 2012 naik sangat signifi kan, meningkat 1.000 persen,” kata Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi bertema “Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia”, di Jakarta, Jumat (21/10).

Anggaran itu akan diperuntukkan bagi pembangunan di perbatasan seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, ataupun hal lainnya yang mengarah pada aspek kesejahteraan di perbatasan.

Anggaran 2,8 triliun rupiah itu tersebar di beberapa kementerian yang telah disepakati pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang kemudian disusun menjadi rencana aksi bersama 2012. Kendati mengatakan gembira dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk daerah perbatasan pada 2012 itu.

Namun, Sutrisno mengaku bahwa angka itu masih jauh dari yang dimintakan BNPP. Sebelumnya, BNPP mengusulkan anggaran 4,3 triliun rupiah untuk 2012. har/P-3

Advertisements

Pembentukan Focus Group Discussion (FGD) BPP Kab. MTB

Pembentukan FGD mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Grand Design serta Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 serta lebih dikerucutkan lagi dalam implementasi strategis sesuai dengan Draft Rencana Strategi Badan Pengelola Perbatasan yang telah ditetapkan pada point 2. , adalah sebagai berikut:

2)        Membangun kerjasama (Tim Work) yang solid dalam Jejaring kelompok fokus diskusi Focus Group Discussion Networking[1] (FGDN) prioritas pengelolaan di kawasan perbatasan.

[6] FDG: Focus Discussion Group adalah salah satu pola identifikasi dan inventarisasi manajemen perencanaan yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di Kawasan Perbatasan

[7] Stakeholders: Satgas, Pamtas, POLRI, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Karantina (Pengelolaan CIQS)

 

Dalam Strategi dimaksud akan diimplementasikan oleh BNPP ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Tim Konsultan PT. Axis Mundi di Saumlaki, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Ruang Rapat BAPPEDA.***

Anggaran BNPP Tahun 2012 Naik 1000 Persen

Jakarta, Pelita Anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) naik 1000 persen untuk tahun 2012 menjadi Rp2,843 triliun dari Rp149 miliar pada tahun 2011. Dana itu akan dikucurkan kesejumlah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Diharapkan dari kenaikan anggaran itu wilayah perbatasan dapat dikelola lebih baik. Demikian disampaikan Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi �Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia� di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10). �Pada tahun 2011 anggaran baru mencapai Rp149 miliar. Tapi di tahun 2012 meningkat 1.000 persen menjadi Rp2,843 triliun,� kata Sutrisno. Dikatakan, anggaran sejumlah itu nantinya akan diperuntukkan bagi 12 provinsi, 24 kab/kota, dan 39 kecamatan. Meliputi diantaranya provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulaun Riau, Sulawesi Utara, Maluku. Menurut Sutrisno, dari dana Rp2,843 triliun itu, Rp 1,78 triliun diantaranya diperuntukkan bagi 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (lapis pertama). Adapun sisanya, yakni Rp1,06 triliun ditujukan bagi kecamatan yang menyangga lapis pertama itu. �Dana sebesar itu nantinya akan dikucurkan baik untuk perbatasan di darat maupun laut. Yaitu 28 kecamatan di darat dan 11 perbatasan dengan laut. Nantinya masing-masing kecamatan akan memperoleh dana itu selama tiga tahun,� kata dia. Ditegaskan, anggaran itu berasal dari 18 kementerian yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, anggaran harus digunakan untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan, seperti sarana-prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Sengketa wilayah Sementara Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengelola wilayah perbatasan secara sistemik. Namun, kata dia, banyak daerah di perbatasan yang belum tersentuh pembangunan, sehingga muncul sengketa wilayah dengan negara lain. Karena itu, Mahfudz menyarankan tiga pendekatan terpadu dalam pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan, yakni sabuk keamanan, sabuk informasi dan sabuk pembangunan. Sedangkan Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal menjelaskan, daerah perbatasan memang tidak mudah diawasi. Pasalnya, perbatasan yang ada itu berupa darat, laut, serta udara. Selama ini, kata dia, Indonesia dalam mengawasi wilayah perbatasannya masih berkonsentrasi di daerah perbatasan yang berupa darat. Meskipun, mengawasi perbatasan di darat itu sendiri juga tidak sederhana, karena ditentukan berdasar garis sungai, koordinat, hingga water side. Karena itu, menurut dia, dalam menyelesaikan wilayah perbatasan, Indonesia sebaiknya juga menggunakan cara diplomasi, selain mendasarkan pada titik koordinat tapal batas itu sendiri. Cara itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. �Karenanya perlu satu otoritas, misalnya BNPP. Bagaimana mensinkronkan ini sampai sekarang tidak jelas. Indonesia gagal menjaga wilayah perbatasan karena kurangnya kemampuan untuk mengelola, dan menjaga perbatasan. Pengelolaan itu soal kemampuan, penjagaan juga. Kita punya perbatasan sangat luas, seharusnya kita tingkatkan pengawasan,� pungkas Hasjim.(cr-14)

Kunjungan Konsultan PT. Axis Mundi ke Kab. MTB

PT. Axis Mundi

Sabtu, 22/10/2011,  Kunjungan Tim Konsultan BNPP yang diprakarsai oleh PT. Axis Mundi  ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tujuan mengidentifikasi dan mensurvei potensi-potensi di kawasan perbatasan termasuk dengan kehidupan sosial budaya di Lokasi Prioritas I Tanimbar Selatan sebagai salah satu agenda prioritas pengembangan kawasan perbatasan hingga tahun 2016.

Maksud dan tujuan konsultan BNPP yaitu mengumpulkan data dan informasi termasuk dalam Focus Group Discussion  (FGD) lintas sektor baik vertikal maupun didaerah, kehadiran mereka untuk menghimpun permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi.***

Koordinasi-Konsultasi Teknis tentang Perencanaan Program-Program Perbatasan Kab. MTB ke BNPP

Ruang Kerja Biro Perencanaan BNPP

Jumat, 21 Oktober 2011 diadakan Konsultasi Teknis Perencanaan Program-program BNPP sinkronisasi dengan Daerah, hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut terdapat sejumlah masukan-masukan yang sangat berarti bagi perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan yakni, lemahnya koordinasi akibat dari keterjangkauan Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Daerah, Faktor utama adalah sulitnya penyampaian informas–informasi seperti yang dikatakan salah satu Staf Biro Perencanaan (Pak Yudi Kurniawan) seringkali sulit menjangkau atau menyampaikan informasi-informasi ke daerah.

Saat koordinasi Staf BPP-Kab. MTB bertemu langsung dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran II, Bapak Sultrawan Manggiri di Meja Kerjanya menegaskan bahwa solusi yang dapat menjangkau daerah-daerah perbatasan yakni link koordinasi ke pusat dan daerah adalah Media Internet, diusulkan lagi agar daerah-daerah khususnya kebijakan program dan kegiatan di tahun 2012 Pemerintah Daerah lebih proaktif dan responsif terhadap permasalahan ini, dalam penuturannya BNPP sangat apresiatif terhadap keprihatinan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan. beliau juga menuturkan bahwa Kami (BNPP) melihat dan mengkaji bukan mendasari keinginan daerah tetapi berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan sebagai suatu arah skala prioritas merujuk langsung kepada kesejahteraan dalam pelayanan dasar, infrastruktur soal kedua.

Halaman Depan Kantor BNPP di Jalan Ampera Cilandak, Jakarta Selatan (Kampus IPDN)

Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah dimulai Stage I tahun 2011 dengan penyediaan anggaran untuk penyiapan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan administrasi  dan masih merupakan tahapan inisiasi dan instalasi dikarenakan Program dan Kegiatan masih dikelola oleh Satker Pengelola Perbatasan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada kesempatan konsultasi teknis perencanaan program dan kegaitan juga BPP-Kab.MTB dengan Draft Kebijakan Umum Anggaran tahun 2012 yaitu Stage ke-II Sasaran  penguatan kelembagaan yaitu:

1. Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

2. Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

3. Terbentuknya lembaga forum diskusi pemangku kepentingan di wilayah perbatasan;

Beberapa langkah difokuskan bagi kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2012-2016, yaitu:

  1. Memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang pelayanan dibidang pengelolaan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan
  2. Meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) guna menghantisipasi hambatan/kendala pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara dini solusi alternatif pemecahaannya
  3. Mengimplementasikan manajemen terbuka bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi penganggaran.

Peta Lokasi WKP II, LOKPRI I dan 6 (enam) LOKPRI INISISASI BARU

Wilayah Konsentrasi Pengembangan II (WKP-II) Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapatkan Alokasi LOKPRI I Kecamatan Tanimbar Selatan, diharapkan dan telah diusulkan agar terjadi Inisiasi Baru untuk 6 (Enam) Lokpri karena Dampaknya hanya terasa di Kecamatan Tanimbar Selatan yang dekat dan berada di Ibukota Kabupaten Saumlaki.

Admin Perencanaan & Pelaporan BPP-Kab.MTB

Rekomendasi BPP Evaluasi Program dan Kegiatan 2011 kepada PEMDA

Rekomendasi yang berguna dan penting sebagai usulan dalam peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan yang sangat penting untuk diperhatikan:

1)        Permintaan Kepada Pemerintah Daerah untuk pengisian jabatan struktural yang belum terisi;

2)        Anggaran yang tercantum dalam Draft Buku Pedoman Program dan Penganggaran telah sesuai dengan Hasil Perencanaan Internal sesuai dengan arah dan kebijakan secara nasional maupun kondisi daerah khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan;

3)        Dalam bidang pengelolaan SDM dimintakan kepada Pemerintah Daerah dan SKPD terkait untuk memproses Mutasi Pegawai yang selama ini bersangkutan hanya memiliki Surat Perintah Tugas;

4)        Perlu adanya dukungan anggaran pemerintah daerah dalam tugas-tugas koordinatif baik ke pusat maupun ke propinsi serta dukungan teknis bidang kawasan perbatasan meliputi: pelatihan, bintek, workshop, seminar,dan lain-lain kepada staf pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kab. MTB.

***