Anggaran Daerah Perbatasan Dialokasikan Rp2,8 Triliun

Anggaran Daerah Perbatasan Dialokasikan Rp2,8 Triliun

m.komhukum.com

JAKARTA – Pada 2011 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) baru menggelontorkan anggaran 149 miliar rupiah untuk membangun daerah perbatasan. Meski sangat kecil, pada 2012 pemerintah telah menaikkan anggaran perbatasan lebih dari 1.000 persen menjadi 2,843 triliun rupiah.

“Memang untuk tahun 2011 ini khusus yang dikedaerahkan baru mencapai angka 149 miliar rupiah, dan ini yang dikelola secara langsung oleh BNPP yang pelaksanaannya kita serahkan daerah. Tapi pada 2012 naik sangat signifi kan, meningkat 1.000 persen,” kata Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi bertema “Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia”, di Jakarta, Jumat (21/10).

Anggaran itu akan diperuntukkan bagi pembangunan di perbatasan seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, ataupun hal lainnya yang mengarah pada aspek kesejahteraan di perbatasan.

Anggaran 2,8 triliun rupiah itu tersebar di beberapa kementerian yang telah disepakati pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang kemudian disusun menjadi rencana aksi bersama 2012. Kendati mengatakan gembira dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk daerah perbatasan pada 2012 itu.

Namun, Sutrisno mengaku bahwa angka itu masih jauh dari yang dimintakan BNPP. Sebelumnya, BNPP mengusulkan anggaran 4,3 triliun rupiah untuk 2012. har/P-3

Pembentukan Focus Group Discussion (FGD) BPP Kab. MTB

Pembentukan FGD mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Grand Design serta Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 serta lebih dikerucutkan lagi dalam implementasi strategis sesuai dengan Draft Rencana Strategi Badan Pengelola Perbatasan yang telah ditetapkan pada point 2. , adalah sebagai berikut:

2)        Membangun kerjasama (Tim Work) yang solid dalam Jejaring kelompok fokus diskusi Focus Group Discussion Networking[1] (FGDN) prioritas pengelolaan di kawasan perbatasan.

[6] FDG: Focus Discussion Group adalah salah satu pola identifikasi dan inventarisasi manajemen perencanaan yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di Kawasan Perbatasan

[7] Stakeholders: Satgas, Pamtas, POLRI, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Karantina (Pengelolaan CIQS)

 

Dalam Strategi dimaksud akan diimplementasikan oleh BNPP ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Tim Konsultan PT. Axis Mundi di Saumlaki, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Ruang Rapat BAPPEDA.***