Resume Perencanaan Program dan Kegiatan BPP di Tahun 2012

Kebutuhan anggaran Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 merupakan bagian yang interen dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (RIP3) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan 2011-2016

Secara esensial dasar kebutuhan anggaran perlu dikoordinasikan dengan tim anggaran sebagai dasar ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Rencana Kerja sebagai suatu Skala Prioritas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga koordinatif dalam tingkatan vertikal, maka perlu penguatan dalam hal tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kawasan perbatasan sangat mutlak diperlukan oleh Badan Pengelola Perbatasan.

Secara horisontal merupakan bentuk analisa dan kajian dalam suatu pelaporan tentang pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur kawasan lebih diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan (prosperity) dari pada keamanan (security), sehingga kedepan lebih terarah kepada penguatan-penguatan kelembagaan didaerah dalam mengelola, membangun kawasan perbatasan.

Dalam konteks inilah penekanan prioritas pada fungsi pelayanan umum menjadi sangat penting. Tanpa tata kelola yang baik, maka berbagai program yang dijalankan dapat dipastikan akan kehilangan arahnya serta gagal untuk dapat diimplementasikan dengan benar.

Pemenuhan anggaran untuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, baru dianggarakan dan diusulkan pada anggaran tahun depan, Hal tersebut diindikasikan dengan belum terpenuhinya berbagai penunjang yang dibutuhkan dalam mengelola kelembagaan dan kawasan perbatasan secara memadai seperti: pemenuhan SDM yang menduduki jabatan struktural, pengelolaan data dan informasi yang berkualitas, penyediaan sarana dan parasana, serta berbagai hal lainnya yang belum tersedia dengan cukup memadai, sehingga pada akhirnya mempengharui kinerja penyelenggara pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Beberapa langkah difokuskan bagi kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2012, yaitu:

  1. Memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pemahaman tentang pelayanan dibidang pengelolaan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan
  2. Meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) guna menghantisipasi hambatan/kendala pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara dini solusi alternatif pemecahaannya
  3. Mengimplementasikan manajemen terbuka bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi penganggaran

Resume Perencanan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan diterbitkan sebagai acuan draft penyusunan kebijakan anggaran di tahun 2012.

Semoga bermanfaat.

 

Saumlaki,      Oktober  2011

Plt. Badan Pengelola Perbatasan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

 

Drs. D. Batmomolin

Ringkasan Pedoman Perencanaan dan Anggaran BPP di Tahun 2012

Sehubungan dengan terbitnya Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan di tahun anggaran 2012 BPP akan melaksanakan 5 (lima) Program, yaitu: 1). Program Penyediaan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 383.200.000,- untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BPP sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta mengkoordinasikan anggaran APBN dan DEKON serta Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan di 3 Lokasi Prioritas Kecamatan (Tanimbar Selatan, Selaru dan Tanimbar Utara) dan 4 (empat) LOKPRI (Kec. Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, dan Yaru) merupakan usulan Inisiasi baru hingga tahun 2025.; 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 173.862.500,-  untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti : Pengadaan Kendaraan Bermotor Badan, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor.; 3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pelaporan secara rutinitas termasuk: Lakip, Semesteran, Buku Pedoman Program Perencanaan dan Anggaran Tahun 2012, 4). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan sebesar Rp. 625.000.000,- untuk mengakomodasi penanganan dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Perbatasan Antar Negara (Pembentukan Focus Group Discussion dan Fasilitasi Kegiatan TASBARA di Jakarta) dan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Terluar termasuk Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan Tahun 2012-2017,  5). Program Pengembangan Sistim Informasi Manajemen dan Kerjasama Kelembagaan Kawasan Perbatasan sebesar Rp. 450.000.000,- untuk percepatan konsolidasi dan koordinasi lintas kelembagaan lewat akses informasi untuk publik dan tahun 2012 kita memiliki Website: Badan Pengelola Perbatasan: http://www.bpp.mtbkab.go.id (masih dalam Tahap Persiapan Desain) serta dukungan atas pelaksanaan kerjasama kelembagaan internasional maupun lokal untuk pengembangan di kawasan perbatasan seperti Komunitas Adat Terpencil (Perbatasan) dan Komunitas Pengembangan SDM dengan Mitra Luar Negeri dan atau pihak lain.***

Terkait dengan usulan BPP tersebut dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.662.062.500,-  (terbilang Satu milyar enam ratus enam puluh dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk mendukung Tahapan Kedua Kebijakan Umum Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012, yaitu: Percepatan Konsolidasi, Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Program Bantuan Pusat dan Daerah (Propinsi) hingga tahun 2016 berbicara tentang kebijakan ini sangat dikaitkan dengan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang masih belum sepenuhnya berpihak dalam dukungan alokasi anggaran ke daerah, contohnya : Keterlambatan Informasi dan koordinasi yang dilaksanakan tidak ada wadah untuk mengakselerasi tingkat konsolidasi dan koordinasi teknis pengelolaan kawasan perbatasan di kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas dasar pengalaman yang terjadi sudah seharusnya kita sepakat turut serta bebenah diri dengan keterbukaan informasi tentang daerah kita yang termasuk dalam Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan Lokasi Prioritas I Tahun 2012 pada Kecamatan Tanimbar Selatan  serta Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) di Saumlaki.

Strategi Kebijakan Umum Badan Pengelola Perbatasan Tahun 2012

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan komitmen dan kebijakan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan sebagai pusat kegiatan strategi nasional, serta dalam Dokumen RTRWN telah menetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan negara beserta 29 (dua puluh sembilan) Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional  (PKSN) menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan termasuk pelayanan lintas batas hingga tahun 2019 termasuk Saumlaki ibukota Kabupaten Maluku Tenggara barat.

Dalam Rencana Strategi tahun 2012 merupakan tahapan kedua (Stage-II) yaitu Tahap Konsolidasi dan Implementasi Rencana Aksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Periode 2012-2017.

Mainframe Stage Pengembangan Kelembagaan Penanganan Kawasan Perbatasan Kab. MTB

Mainframe Stage Pengembangan Kelembagaan BPP

Kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang belum dikelola secara optimal dalam pemanfaatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Potensi kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar terutama potensi sumberdaya alam (hutan, tambang, mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang disepanjang dan disekitar daerah perbatasan. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, memiliki 4 pulau-pulau teluar  sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional, tetapi hingga sekarang belum ada kegiatan yang nyata.  Secara Geografis dan Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada di perbatasan  antar negara yaitu Australia.  Faktor ketidaktahuan batas-batas wilayah oleh masyarakat tradisional pesisir pantai sering menjadi permasalahan dan persoalan dengan Polisi Perairan Australia, dan penangkapan ikan ilegal berbendera thailand, philipina karena memiliki peralatan kapal yang canggih dan moderen.

Analisa tugas dan fungsi badan pengelola kegiatan mempunyai tugas berbagai banyak korelasi sebagai arah dalam menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan kebijakan program tersebut. Diperkirakan faktor negatif/  ego lintas sektoral akan terjadi dilapangan sebagai akibat pemahaman alih tugas dan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan oleh badan pengelola perbatasan.

Faktor ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat roda pembangunan wilayah barat, tengah dan timur dapat dirasakan perbedaan yang sangat mendasar dan rawan dengan berbagai persoalan sebagai akibat kondisi eksternal yang terus berfluktuatif, juga turut menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Perbatasan, antara lain:

–            Keterisolasian akibat terbatasnya sarana transportasi

–            Minimnya pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan yang hanya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten

–            Kesejahteraan penduduk yang masih minim

–            Kesenjangan pembangunan kawasan timur indonesia di daerah perbatasan dengan kawasan bagian barat,

–            Terbatasnya kemampuan informasi pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur didaerah-daerah terpencil termasuk rehabilitasi kondisi infrastruktur yang telah rusak

–            Rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, ibu dan anak dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi di daerah perbatasan

–            Rendahnya pemahaman tentang batas wilayah negara bagi masyarakat tradisional/pesisir yang berada didaerah perbatasan laut antar negara.

Berbagai kondisi yang ada dilingkungan eksternal Badan Pengelola Perbatasan seperti tergambar diatas, menjadi suatu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pengelolaan kawasan di daerah perbatasan mampu meminimalisasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mempertahankan pengelolaan potensi kawasan yang lebih ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada sisi pertahanan dan keamanan.

Analisa yang digunakan untuk menjawab lingkungan internal dan eksternal, adalah dengan memberikan tahapan-tahapan pengembangan sesuai dengan isu-isu sentral dan kebijakan umum rencana kerja pemerintahan dalam setiap tahun.   Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimulai Stage I tahun 2011 dengan penyediaan anggaran untuk penyiapan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan administrasi  dan masih merupakan tahapan inisiasi dan instalasi dikarenakan Program dan Kegiatan masih dikelola oleh Satker Pengelola Perbatasan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Stage II Tahun 2012 ini merupakan tahapan konsolidasi dengan memperkuat data dan informasi dengan membangun akses informasi internal (Sistim Informasi Manajemen Perbatasan) yang cepat dan akurat di dukung dengan optimalisasi data pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan.