BNPP Rapat dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA

 

 PENGANTAR SEKRETARIS

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT

DENGAN KOMISI II DPR-RI

12 September 2011

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin tanggal 12 September 2011, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Dengar Pendapat antara BNPP dengan Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai tindak lanjut Surat Deputi Persidangan dan KSAP DPR RI tanggal 7 September 2011 Hal Rapat Dengar Pendapat. Selanjutnya atas seijin Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, disampaikan materi Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan agenda rapat hari ini yaitu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2012.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan alokasi Pagu Anggaran BNPP Tahun 2012, kami sampikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 30 Juni 2011, alokasi pagu anggaran BNPP Tahun 2012  sebesar Rp.248,76 Milyar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Pada Pagu Anggaran (Sementara) ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.361,53 Juta dari Pagu Indikatif, yang merupakan penyesuaian untuk kebijakan Belanja Pegawai.

Dari total alokasi pagu anggaran BNPP tahun 2012, yang merupakan ”belanja mengikatsebesar Rp.14,76 Milyar dan ”belanja tidak mengikat” sebesar Rp.233,99 Milyar.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Pada tahun anggaran 2012 BNPP akan melaksanakan 2 program, yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.113,76 Milyar untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat dalam mendukung kinerja BNPP sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta melanjutkan kegiatan dekonsentrasi di 12 Provinsi yang mempunyai wilayah perbatasan Negara; dan 2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.135 Milyar untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan di lingkup kedeputian sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan perbatasan, pengembangan potensi kawasan perbatasan, penataan ruang kawasan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta pengalokasian anggaran ke daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Secara ringkas, Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2012 kami sajikan dalam Lampiran I Materi ini.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan distribusi alokasi anggaran, dari total pagu anggaran BNPP Tahun 2012 yang sebesar Rp.248,76 Milyar, anggaran yang akan dikelola BNPP (Pusat) sebesar Rp.210,76 Milyar, dan yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp.38 Milyar, untuk melanjutkan kegiatan Dekonsentrasi pada 12 Provinsi dan Tugas Pembantuan di 9 Kabupaten.

Adapun kegiatan dekonsentrasi dalam rangka Fasilitasi Kelembagaan Pemda dalam Pengelolaan Batas Wilayah negara dan Kawasan Perbatasan dialokasikan anggaran sebesar Rp.18 Milyar untuk 12 Provinsi yang memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara lain, yaitu: Provinsi NAD, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim, NTT, Sulut, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta Papua Barat. Sedangkan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.20 Milyar  dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, dialokasikan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang, Kapuas Hulu, Belu, Nunukan, Kep. Talaud dan Kota Jayapura,   untuk Pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) dan penyediaan sarana prasarana PLB.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara mengenai perbandingan alokasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan dengan tahun 2011, dapat kami informasikan bahwa Pagu Anggaran BNPP Tahun 2012 sebesar Rp.248,761 Milyar atau hanya sebesar 54,79% dari alokasi pagu definitif BNPP Tahun 2011 yang sebesar Rp.454 Milyar. Hal ini akan berpengaruh terhadap penanganan permasalahan perbatasan secara cepat, karena pengalokasian  anggaran yang akan didaerahkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan akan  terbatas.

Perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.114,07 Milyar untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan di 17 Provinsi/ Kabupaten/ Kota, namun pada  tahun 2012 hanya dapat dialokasikan anggaran sebesar Rp.20 Milyar  untuk mendukung Tugas Pembantuan di 9 Kabupaten/Kota. Padahal jika berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 terdapat 39 Kecamatan ”Lokasi Prioritas” Tahun 2012 pada 24 Kabupaten/Kota yang harus ditangani secara bersamaan pada Tahun 2012.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Melaporkan tentang tingkat penyerapan anggaran tahun 2011, dapat kami sampaikan bahwa dari alokasi anggaran BNPP Tahun 2011 yang sebesar Rp.454 Milyar, yang dikelola oleh BNPP pusat sebesar Rp.326,43 Milyar, dan dikelola oleh daerah sebesar Rp.127,57 Milyar.

Dari anggaran yang dikelola oleh BNPP Pusat, termasuk anggaran hasil penghematan belanja yang masih dalam tanda bintang sebesar Rp.48,81 Milyar, dan sebesar Rp.110,13 Milyar baru dibuka bintangnya tanggal 19 Augustus 2011, sehingga sampai dengan tanggal 9 September 2011 penyerapannya mencapai 26,5%.  Belum optimalnya penyerapan ini disebabkan antara lain proses persetujuan pembukaan bintang baru terbit pada tanggal 19 Agustus 2011 yang lalu, namun demikian kegiatan kontraktual telah dilaksanakan tahapan proses lelangnya, sehingga diperkirakan pada bulan September penyerapan anggaran akan meningkat seiring pembayaran termin pertama pembayaran lelang yang akan segera direalisasikan. Sedangkan penyerapan anggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum dapat kami sajikan dalam kesempatan ini karena kegiatan dekonsentrasi juga baru disetujui pembukaan bintangnya pada tanggal 19 Agustus 2011, dan kegiatan tugas pembantuan masih dalam proses pelaksanaan di daerah.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara tentang penanganan permasalahan  perbatasan antar negara, kami laporkan bahwa sesuai amanah Perpres No. 12/2010 tentang BNPP, pada Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu fungsi BNPP adalah ”menyusun Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan”, untuk itu sedang disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012 yang merupakan rencana kegiatan tahunan lintas sektor yang lokusnya diarahkan pada 39 Lokasi Prioritas Tahun 2012.

Berdasarkan hasil inventarisasi, dapat kami laporkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan perbatasan mencapai sebesar Rp.4,47 Trilyun, namun demikian anggaran yang telah dialokasikan oleh 32 Kementerian/ Lembaga untuk dalam Rencana Aksi dimaksud, dan sudah diakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 Kementerian/ Lembaga terkait hanya sebesar Rp.733,16 Milyar atau hanya sekitar 16,39% dari total kebutuhan anggaran. Dengan demikian masih terdapat ”Gap alokasi anggaran”/ kekurangan anggaran sebesar Rp.3,74 Trilyun. Untuk hal ini mohon arahan dari Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Adapun Tabel Rencana Aksi dimaksud termuat pada Lampiran II materi ini.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Berbicara tentang alokasi pagu anggaran, perlu kami laporkan bahwa  berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, terdapat 39 Lokasi Prioritas pada 24  Kabupaten/Kota, yang harus ditangani pada tahun 2012, namun karena keterbatasan anggaran,  baru dapat tertangani 9 Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp.20 Milyar.

Mengingat bahwa 39 Lokasi Prioritas pada 24 Kabupaten/Kota harus ditangani secara bersamaan pada tahun anggaran 2012, maka kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.212,10 Milyar, dimana usulan tambahan anggaran dimaksud, sudah kami sampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI melalui Surat tanggal 26 Agustus 2011.

Adapun usulan rincian kegiatan kami sajikan pada Lampiran III materi ini.

Mengingat bahwa anggaran yang ada masih belum mampu mengakomodasi seluruh lokasi prioritas, maka pada kesempatan ini mohon kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan anggaran dimaksud.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI,   serta Hadirin yang saya hormati.

Mengingat bahwa batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu mendapat perlakuan khusus, dipandang perlu pembangunan kawasan perbatasan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus. Untuk itu kami juga mengajukan usulan agar Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perbatasan (DAK SPKP) Tahun 2012 dapat dikelola melalui BNPP. Berdasarkan execise dari Bappenas dan BNPP, kebutuhan DAK SPKP Tahun 2012 sebesar Rp.558,60 Milyar, dengan rencana kegiatan meliputi: a) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya; b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan; dan c) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa.

Usulan agar DAK-SPKP mulai Tahun 2012 dapat dikelola oleh BNPP, telah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Juni 2011 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Sebagai informasi, kebutuhan DAK SPKP periode Tahun 2012-2015 berdasarkan exercise Bappenas dan BNPP kami sajikan pada Lampiran IV Materi ini.

Mengingat bahwa percepatan penanganan permasalahan dan pembangunan kawasan perbatasan sangat mendesak, maka dalam forum Rapat Dengar Pendapat yang penting ini, mohon kepada Yth. Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk dapat memberikan dukungan dan persetujuan pengalokasian DAK SPKP Tahun 2012  kepada BNPP.

 

Yth.  Pimpinan   dan  Para  Anggota  Komisi II DPR-RI.

 

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, kiranya uraian ini dapat menjadi bahan informasi bagi yang terhormat Pimpinan dan Anggota  Komisi II DPR-RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada kita semua.

 

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.      

 

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s