POLA PENDEKATAN RENCANA KEBUTUHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

 

  1. PENDAHULUAN

GBHN 1999 – 2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) memberikan landasan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Bab IV butir G. Pembangunan Daerah, 1.h. ”Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ( Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat 3), wilayah perbatasan merupakan salahsatu kawasan yang meliputi lebih dan satu wilayah administratif propinsi, atau kabupaten, atau kota yang penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Menteri (lintas propinsi) atau Gubernur (lintas kabupaten/kota), dan kemudian dipadukan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Apabila wilayah perbatasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan tertentu, maka penataan ruangnya dikoordinasikan oleh Pemerintah, walaupun wilayah perbatasan tersebut hanya bersifat lintas kabupaten/kota saja.

Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (3) UU 24 tahun 1992 tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara tersebut Kabupaten Maluku Tenggara Barat termasuk dalam Wilayah Yurisdiksi dan teritorial berbatasan langsung dengan Australia.  Dimana menjelaskan “kewenangan Pemerintah/Pemerintah daerah dapat mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga”.

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah propinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi “security’ dan fungsi “prosperity’ dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Kawasan perbatasan menurut undang undang nomor 43 tahun 2008 adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara didarat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki 10 Kecamatan, dimana 7 (tujuh) kecamatan terluar berbatasan langsung dengan batas wilayah negara teriotorial dengan Australia, meliputi: Kecamatan Selaru, Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Tanimbar Utara, dan Yaru (Lihat Gambar 1. Dibawah ini)

Pengembangan kawasan perbatasan, berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi dilokasi prioritas (LOKPRI) desa-desa perbatasan yang berada di kecamatan sebagai pulau-pulau terluar antar negara yang diarahkan untuk; (i) mendukung daya tahan sosial ekonomi kawasan masyarakat, (ii) meningkatkan peluang dan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan, dan (iii) mendukung ketertiban dan keamanan daerah perbatasan.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi spasial dan non spasial pengembangan kawasan perbatasan hendaknya dapat mempertimbangkan dua hal sebagai berikut :

  1. Peluang kerjasama di bidang keamanan dan sosial ekonomi dalam rangka saling mendukung dalam pengamanan aset daerah dan pencegahan kriminalitas di perbatasan antar negara.
  2. Perlu dukungan politik dan keamanan dalam rangka mewujudkan titik – titik tertentu sebagai pintu gerbang negara (MTB: Pintu Masuk menuju Tampak Depan Wajah Indonesia).

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan MTB-AUSTRALIA diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan kawasan perbatasan negara sesuai karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari kawasan yang lebih diperhatikan dan berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan kawasan yang berbatasan di negara tetangga.  Selain itu, jakstra spasial ini juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upayaupaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara lain, sehingga kegiatan ekonomi (budidaya) dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

  1. MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Maksud dari rencana pengelolaan kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah:

a)       Menyarankan adanya keterpaduan dalam pengembangan wilayah perbatasan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan menuju pintu masuk (entry point) gerbang masuk Kawasan Timur Indonesia (to point of entry)

b)       Mempercepat pengembangan wilayah melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan serta membuka daerah-daerah terisolir dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan nilai kearifan lokal.

c)       Menyarankan adanya perwujudan dan pembentukan Focus Group Discussion dalam mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi dan kerjasama antar lembaga ekonomi sub regional dalam suatu perjanjian dengan mengedepankan peningkatan dan pengelolaan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan bagi masyarakat.

 

Tujuan Pengelolaan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Wilayah Negara:

a)       Memberikan arahan Pusat Pengembangan Ekonomi berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam, Pasar dan Akses ke Negara Tetangga dengan mempertimbangkan minat masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal yang perlu diidentifikasi dan diformulasikan.

b)       Pengelolaan tata letak antara hutan konservasi dan hutan lindung yang telah teridentifikasi dan telah dirumuskan.

c)       Mencegah terjadinya pergeseran patok Batas Negara.

d)       Mengembangkan arah dan sistem jaringan pelayanan prasarana wilayah untuk mebuka terisolasinya wilayah perbatasan dan untuk melaksanakan sinergi yang saling menguntungkan sistem prasarana wilayah diantara negara-negara tetangga.

e)       Menetapkan sistem kota dengan petimbangan ekonomi, pertahanan, keamanan dan sistim lingkungan serta mengembangkan arahan Pos Pemerikssaan Lintas Batas (PPLB) dengan dukungan sarana pengendalian dan karantina untuk cukai dan imigrasi yang telah ditetapkan.

f)          Merumuskan arahan kebijakan spasial untuk masing-masing negara dalam hal pertahanan dan keamanan

 

Kedudukan Pengelolaan Kawasan Perbatasan menyangkut:

Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan MTB-AUSTRALIA mempunyai fungsi dan kedudukan untuk memberikan arah spasial dan non spasial didalam mempercepat pengembangan wilayah perbatasan, yaitu menyamakan dan menyeimbangkan untuk efisiensi pemenfaatan ruang di dalam rangka pelestarian lingkungan dan perbaikan pertahanan serta keamanan negara.

Pengendalian Pemanfaatan dan Pengelolaan perlu disepakati oleh semua pihak (stakeholder) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Yurisdiski dan teritorial.

Kawasan Perbatasan MTB-Australia merupakan Kawasan Strategis yang mempunyai prioritas untuk dilakukan penataan ruang. Pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor usaha.

Oleh karena Kawasan Perbatasan MTB-AUSTRALIA merupakan satu kesatuan sistem dari struktur maka harus mempunyai posisi sebagai berikut :

  1. Mempunyai penjabaran rinci dalam hal arah kebijakan tentang pola pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur serta kerjasama antar lembaga-lembaga yang berkepentingan di 7 (tujuh) Lokasi Prioritas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Pengelolaan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) untuk seluruh kecamatan berdampak kepada masyarakat yang termasuk non lokasi prioritas (LOKPRI) 3 (tiga) Kecamatan.

Mempunyai arah pengendalian, Monitoring dan Evaluasi tentang Pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang selaras dilaksanakan oleh Pusat/Propinsi.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s