Memperkuat Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan,… MTB Kapan?

Memperkuat Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan

31 May 2011
oleh : Ratna Dewi

 

Kawasan perbatasan negara memiliki nilai strategis dari segi pertahanan dan keamanan karena merupakan beranda depan dan penentu batas negara. Untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Di tingkat nasional, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010. Badan ini mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Melihat kondisi kawasan perbatasan pada umumnya, BNPP menghadapi banyak tantangan. Agar pelaksanaan tugasnya lancar, BNPP perlu melakukan penguatan dan pemantapan peran, salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor).

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 2 dan 3 Mei 2011 dapat dijadikan sebagai salah satu langkah awal penguatan dan pemantapan peran BNPP selanjutnya. Maksud dan tujuan rakor tersebut adalah dalam rangka sinkronisasi dan keberpihakan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan program seluruh sektor terkait untuk Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Sanggau, dan memadukan rencana pembangunan perbatasan program Kabupaten Sanggau untuk Tahun Anggaran 2012 – 2014.

Secara garis besar, hasil rakor di atas adalah sebagai berikut :

1.   Pembangunan daerah perbatasan dilaksanakan dengan pendekatan keamanan yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.   Percepatan pembangunan daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau didasarkan atas rencana aksi terpadu yang berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah strategis, optimalisasi potensi wilayah, serta berbasis kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

3.   Diperlukan sinergi program dan kegiatan pembangunan daerah perbatasan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, dengan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan menjadi lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan nasional serta perlunya optimalisasi penyelesaian pembangunan Pos Pengawas Lintas Batas Entikong.

4.   Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau diharapkan menyusun program prioritas yang dapat menjadi pengungkit untuk program-program pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Sanggau. Kementerian/ Lembaga diharapkan lebih memberikan keberpihakan untuk Percepatan Pembangunan Daerah perbatasan Kabupaten Sanggau.

5.   Rakor telah menyepakati 4 (empat) aspek kegiatan pembangunan wilayah perbatasan, yang meliputi peningkatan: (i) Aspek Pertahanan Keamanan; (ii) Aspek Pengembangan Ekonomi ; (iii) Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia; (iv) Aspek Sarana dan Prasarana.

6.   Anggaran sektor dari Kementerian dan Lembaga yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau tahun 2011-2014 adalah :

Tahun 2011: Rp. 220.653.035.000,-

Tahun 2012: Rp. 175.063.765.000,-

Tahun 2013: Rp.   22.614.199.000,-

Tahun 2014: Rp.   23.819.909.000,-

Pelaksanaan program-program sebagai tindak lanjut rakor di atas harus berada di bawah koordinasi BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan di Kalimantan Barat. Mengingat anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan cukup besar, Kepala BNPP harus melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Percepatan pembangunan daerah-daerah perbatasan merupakan program yang utama untuk mempersempit rentang perbedaan antara negara tetangga yang telah lebih dahulu maju dibanding kawasan perbatasan, untuk mencegah tawaran pihak asing (warga negara tetangga) melakukan tindakan yang merugikan kawasan perbatasan seperti: memindahkan patok-patok perbatasan, melakukan penyelundupan barang-barang, dan melakukan illegal logging (khusus bagi kawasan perbatasan yang berupa hutan).

Media massa telah sering memberitakan bahwa perbedaan mencolok antara masyarakat Indonesia dan masyarakat negara tetangga yang hidup di kawasan perbatasan dapat menjadi ancaman keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, perlu tindakan-tindakan nyata dari Pemerintah, dengan BNPP sebagai motor utamanya. Agar dapat terealisasi dengan baik, program-program yang telah direncanakan harus melibatkan masyarakat setempat sebagai stakeholders utama.

 

Penulis adalah Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, DPOK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s