Kerangka Kebijakan dan Prioritas Tahun 2011

1.  Dasar Hukum

Penyelenggaraaan pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang‐undangan yang melandasi Perencanaan Program dan Anggaran Badan Pengelola Perbatasan antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Juga  Landasan yuridis penetapan perbatasan Republik Indonesia telah termaktub dengan jelas di dalam Pasal 25 A UUD 1945 tentang wilayah Negara. Selain itu terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur batas negara, baik dalam bentuk UU, PP, maupun Keppres/Perpres
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara melalui pendekatan kesejahteraan bersama-sama dengan pendekatan hankam dan lingkungan yang menjadi strategi pengembangan kawasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin kedaulatan wilayah NKRI;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 24 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pegelola Perbatasan di Daerah;
  6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  7. Dan Dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan.

2.2.    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 – 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 menjadi garis besar arah tujuan pengelolaan perbatasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola. Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan yang lebih ditekankan kepada makna kesejahteraan (prosperity) dijabarkan sebagai berikut:

Visi Badan Pengelola Perbatasan

“Menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai tampak depan wajah Indonesia.”

Misi Badan Pengelola Perbatasan

a)     Melaksanakan pengelolaan administrasi, regulasi dan yurisdiksi kawasan perbatasan;

b)     Melaksanakan koordinasi, percepatan, pengelolaan, pembangunan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana di wilayah prioritas sebagai potensi kawasan perbatasan;

c)     Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar dan ekonomi diwilayah kawasan perbatasan[1];

d)     Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai wajah depan[2] yang perlu dipoles sebagai tujuan wisata, bisnis, kerjasama[3]  dalam skala lokal, regional, internasional;

e)     Melaksanakan fasilitasi permasalahan perbatasan dalam lingkup pemerintah daerah dan masyarakat

Tujuan Badan Pengelola Perbatasan

a)     Menyiapkan perencanaan strategis yang bersifat makro dan spasial/non spasial serta rencana aksi sebagai acuan dalam pengelolaan program pembangunan kawasan perbatasan;

b)     Menyusun rumusan kebijakan program dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

c)     Melakukan koordinatif sinergis percepatan pengelolaan program pembangunan[4] kawasan perbatasan

d)     Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia[5] di kawasan perbatasan;

e)     Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat di kawasan perbatasan[6] melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan.

f)       Mengembangkan kegiatan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan;

g)     Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional.

h)     Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan;

i)        Meningkatkan pertahanan dan keamanan teritorial diperbatasan antar Negara.

Sasaran

a)     Tersusunnya Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan antar Negara, dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara, maupun dalam lingkup kabupaten;

b)     Tersedianya data dan informasi secara uptodate sebagai bahan kajian pengelolaan kawasan perbatasan;

c)     Terciptanya fasilitasi program dan kegiatan pembangunan yang mendukung percepatan perubahan tampak depan Wajah Indonesia;

d)     Meningkat pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah antar Negara.

e)     Terjadinya koordinasi yang serasi, harmonis, dengan instansi vertikal, pemangku kepentingan melalui percepatan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan;

f)       Tersedianya database mengenai kondisi kawasan perbatasan di 7 (tujuh) kecamatan: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Selaru, dan Yaru;

g)     Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran serta tersedianya aparatur yang berkualitas.

h)     Meningkatkan pengembangan Sumberdaya Manusia di kawasan perbatasan;

i)        Meningkatkan dan mengembangkan pola kegiatan kelembagaan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM)di kawasan perbatasan melalui kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan perdagangan;

j)        Terbangunnya sarana dan prasarana perbatasan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan-kecamatan perbatasan.

k)      Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama perbatasan antar negara Australia melalui tujuan wisata, bisnis, dalam skala lokal, regional dan internasional;

l)        Terbukanya jaringan pemasaran barang di Sentra Produksi kawasan perbatasan.

m)   Terbentuknya lembaga komunitas adat terpencil di kawasan perbatasan (KAT);

n)     Terbentuknya lembaga kerjasama perbatasan antara masyarakat dan instansi terkait secara lokal, regional dan internasional;

  • o)     Terbentuknya lembaga forum diskusi[7] pemangku kepentingan[8] di wilayah perbatasan;

p)     Meningkatnya jumlah Pos Keamanan Lintas Batas Laut di Kawasan Perbatasan;

q)     Terciptannya peningkatan kesadaran berbangsa, dan bernegara serta bela negara bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan antar negara.


[1] Wilayah Perbatasan sesuai Rencana Aksi 2011-2016 terdapat 7 (tujuh) Lokasi Prioritas Kecamatan: Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Selaru dan Yaru;

[2] Visi yang dikembangkan sebagai tolok ukur pencapaian misi, tujuan, dan sasaran

[3] Pembentukan Komite Kerjasama Perbatasan (Joint Border Committee) antara Pemerintah Daerah dengan salah satu Kota di Australia seperti Program “Sister City”yang telah dicanangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditindak lanjuti.

[4] Pembangunan Sarana dan Prasarana: PLN, Telekomunikasi, Jalan, Jembatan, Perumahan/Pemukiman, Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan, Pertanian, Hankam dan GAKKUM, Perindustrian, Ristek, Koperasi dan Perindustrian UKM, Batas Wilayah Negara,

[5] Kelembagaan Manajemen Pendidikan dan Pelatihan

[6] Kawasan Perbatasan adalah di 7 (tujuh) Kecamatan serta Pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia

[7] FDG: Focus Discussion Group adalah salah satu pola identifikasi dan inventarisasi manajemen perencanaan yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di Kawasan Perbatasan

[8] Stakeholders: Satgas, Pamtas, POLRI, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Karantina (Pengelolaan CIQS: Custom Imigration, Quarantine, Security)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s