Kerjasama BNPP dengan KADIN segera kembangkan Ekonomi Daerah Perbatasan

JAKARTA–MICOM: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan segera mengembangkan perekonomian daerah-daerah perbatasan di 111 kecamatan, 38 kabupaten, dan 12 provinsi.

Hal itu tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara BNPP dan Kadin yang dilakukan Mendagri yang juga Kepala BNPP Gamawan Fauzi dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta pada Kamis (27/1).

Di konferensi pers yang diselenggarakan di BNPP pada Rabu (2/2) siang, Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Agung Mulyana dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan BNPP dan Kadin telah membentuk tim khusus.

Untuk langkah pertama, tim tersebut akan segera berangkat ke Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (10/2).

“Hari ini (Rabu), kami baru saja selenggarakan rapat dan bentuk tim khusus. Berangkat ke Kalimantan Barat (pada) 10 Februari 2011. Jadi, dari penandatanganan nota kesepahaman ke tindak lanjut enggak lama. Kami langsung bergerak dan langkah pertama ke Kalimantan Barat. Tujuan akhirnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan. Karena itu, daerah perbatasan perlu diidentifikasi dulu tentang apa yang harus dilakukan buat kembangkan perekonomiannya. Anggarannya (Rp)454 miliar, tapi belum pasti karena estimasi dana masih dipelajari,” kata Agung.

Endang menambahkan Kadin akan membantu dengan sumber daya-sumber daya yang dimiliki,

“Ada banyak pelaku dunia usaha di Kadin. Jadi, Kadin lebih tahu tentang usaha mikro, kecil, menengah, dan bahkan besar yang bisa dilakukan di daerah perbatasan. Kadin siap beri saran apakah kehutanan, perkebunan, atau pertambangan yang bisa dilakukan.” jelasnya.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Bambang Adhyaksa, yang juga hadir, menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman antara BNPP dan Kadin mencakup lima hal. Pertama, identifikasi dan pemetaan potensi daerah perbatasan. Kedua, kajian pengembangan potensi bisnis. Ketiga, pembangunan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Keempat, pengkajian dan penerapan e-Government untuk perizinan. Kelima, peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). (*/OL-11)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s