BNPP: Pengelolaan Perbatasan Harus Mengacu Rencana Induk

JAKARTA– Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi mengatakan mulai 2011 pengelolaan kawasan perbatasan harus mengacu pada rencana induk dan rencana aksi yang telah disiapkan oleh BNPP.

“Mulai 2011 saya minta bantuan para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian serta pemerintah daerah agar dalam mengalokasikan kegiatan kawasan perbatasan mengacu kepada rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan,” kata Kepala BPP yang dijabat Mendargri itu dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Jakarta, Kamis.

Gamawan Fauzi menuturkan, melalui acuan itu diharapkan semua pemangku kepentingan bekerja menuju terwujudnya visi pengelolaan perbatasan negara, yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI yang dibanggakan.

Rencana induk dan rencana aksi pengelolaan perbatasan negara, serta desain besar untuk 25 tahun mendatang, sedang dalam proses penyusunan dan dalam waktu dekat akan segera diselesaikan.

Ketiga rencana ini merupakan acuan bagi semua kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun serta mengelola kawasan perbatasan negara.

Selama ini, kata Gamawan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan bersifat parsial dan menyebar pada 26 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

Menurut dia, kondisi itu berakibat pada kurang optimalnya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Banyak kegiatan lintas sektor yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.

Sesuai amanat Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dibentuk BNPP. BNPP diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara serta pulau-pulau kecil terluar.

“Ini penting mengingat berbagai permasalahan mendasar terkait pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara serta pulau-pulau kecil terdepan, tidak dapat lagi dilakukan secara parsial,” kata Gamawan.

Ia menuturkan visi bersama untuk pengelolaan perbatasan negara akan dapat terwujud apabila ada keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antarpemangku kepentingan. (gor/ant)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s