Dibentuk Badan Pengelola Perbatasan

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP). Badan yang akan dibentuk itu akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Kepastian tentang Perpres BNPP itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/1). “Badan yang akan dibentuk dengan perpres itu berada di bawah Kemdagri. Namun, kementerian terkait akan mengirimkan wakil, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Ini bagian dari program 100 hari pemerintah dan termasuk program prioritas. Dalam waktu dekat, perpres itu akan diteken. Diharapkan, berbagai persoalan yang terjadi di perbatasan selama ini dapat diatasi,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini sangat banyak masalah terjadi di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Persoalan yang muncul tidak sekadar menyangkut bidang pertahanan negara, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan berbagai persoalan itu sangat rumit dan bisa sampai menimbulkan konflik dengan negara tetangga. Untuk itu, diperlukan suatu pengelolaan yang terpadu untuk mengatasi berbagai masalah itu dengan melibatkan kementerian dan institusi terkait.

Kepala Pusat Penerangan Kemdagri Saut Situmorang mengemukakan, rancangan pembentukan BNPP sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 43/2008 tentang Wilayah Negara. Rancangan Perpres BNPP sedang dirampungkan dan diharapkan dalam waktu dekat segera diterbitkan.

Menurutnya, badan ini bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah perbatasan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan daerah perbatasan.

“Di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur juga akan dibentuk Badan Daerah Pengelola Perbatasan (BDPP). BDPP memiliki hubungan koordinasi dengan BNPP,” jelasnya.

Didukung

DPR mendukung pembentukan BNPP. Diharapkan, badan itu dapat mengatasi semua persoalan yang terkait wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. “Kami mendukung pembentukan badan itu. Badan tersebut harus bisa menyelesaikan dan menangani persoalan-persoalan perbatasan yang terjadi selama ini,” kata anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi saat dihubungi SP, Selasa (26/1).

Namun, dia kurang setuju kalau badan itu berada di bawah Kemdagri. Alasannya, ada keterbatasan koordinasi dan kerja sama yang akan dibangun. Menurutnya, badan itu seharusnya berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), sehingga bisa melibatkan semua departemen yang berada di bawahnya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Mabes TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ia meminta agar badan ini benar-benar efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perbatasan. Masalah-masalah yang harus segera dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan, aktivitas ekonomi, dan penyiaran yang berbahasa Indonesia di wilayah perbatasan. [O-1/R-14]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s