Kewenangan dan Tupoksi

Kewenangan:

BPP Kabupaten dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. menjaga dan memelihara tanda batas;
3. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
4. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

 Tugas Pokok: menetapkan :

• Kebijakan program pembangunan perbatasan,
• Rencana kebutuhan anggaran,
• Mengoordinasikan pelaksanaan, dan
• melaksanakan evaluasi dan pengawasan di kabupaten.

 

Fungsi:

1. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
2. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
3. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;
4. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan;
5. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan;
6. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas ; dan
7. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.***