Badan Pengelola Perbatasan Maluku Tenggara Barat

Tunjangan Khusus belum terasa sepenuhnya di daerah Perbatasan

bppkabmtb — Thu, 09 Feb 2012 09:35:45 +0000

Tidak kebanyakan daerah yang mendapat tunjangan khusus bagi para guru PNS maupun Bukan PNS, keterlambatan dalam mengimplementasikan PP. Nomor 41 tahun 2009 memberikan warna tersendiri bagi yang memiliki kepentingan. sejak bergulirnya peraturan menteri pendidikan nasional merupakan momok ingatan bagi setiap guru yang berada didaerah khusus (terpencil, terisolir, perbatasan, rawan bencana). Istilah GURDASUS adalah Guru Daerah Khusus yang mendapat tunjangan khusus yang diberikan dengan tujuan mensejahterakan Guru ybs dengan sebesar 1 kali gaji untuk PNS atau 1,5 Juta untuk Guru bukan PNS, Dalam wawancaranya Ernes Falikres, ST Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pernah kerja selama 6 (enam) bulan mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, pernah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menanyakan tentang Program Tunjangan Khusus dimaksud, “Sebenarnya telah diimplementasi oleh 2 kementerian yakni pendidikan dan kesehatan sedangkan PNS dan bukan PNS yang berada dibawah kementerian dalam negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah diakomodir dan disampaikan tutur Sultrawan Manggiri, Kepala Bagian Perencanaan Program dan anggaran II, kendala yang dihadapi adalah informasi tentang keberadaan daerah-daerah.

Review informasi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang beribukotakan Saumlaki termasuk dari 33 Propinsi Kabupaten yang berada di kawasan perbatasan antar negara, ke khususan ini memberikan peluang kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan keberpihakan baik dari sisi anggaran yang akan dialokasikan. Menurut DIKDAS Edisi 5 Tahun 2011, Hal.8 Tunjangan khusus terbukti dapat meningkatkan mutu daerah terpencil atau terbelakang dapat dilihat dari data kementerian Impress Desar Tertinggal pada 2009 mencantumkan 199 Kabupaten/Kota daerah terpencil berkurang menjadi 183 kabupaten/kota pada data BAPPENAS tahun 2010. Data kabupaten memberikan warna tersendiri dengan diimplementasikan tunjangan khusus sejak tahun 2011 yang dialokasikan berdasarkan kuota sebagian guru hanya mendapatkan tunjangan dimaksud, sedangkan kebanyakan guru di daerah khusus termasuk Kab. MTB belum mendapatkan tunjangan dimaksud. ini membuat polemik dikalangan guru dengan bertanya:”hanya beberapa guru yang mendapatkan, pasti dipilih hanya keluarga terdekat/kenalan”… seiring dengan implementasi dimaksud, berbondong-bondong ke kantor dinas hanya ingin menanyakan tentang pemberkasan-atau memasukan dokumen untuk proses tunjangan tersebut dengan meninggalkan murid/siswa ke ibukota kabupaten yang berjarak puluhan kilometer baik lewat laur maupun darat, hanya ingin menanyakan tunjangan perbatasan (khusus). Dalam kajian utama majalan dimaksud Jumlah Guru yang diajukan pemerintah daerah kepada kementerian pendidikan 102 ribu orang, hanya saja yang memenuhi syarat 21 ribu orang. “Karena kita selektif sepanjang memenuhi kriteria kita berikan, tetapi kalu tidak ya tidak bisa dong. kita harus memberikan sesuatu kepada guru yang betul-betul berharap, memberikan tunjangan khusus.” pernyataan tersebut sudah bertentang dengan implementasi PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2009, Pasal …. ayat …. Tunjangan khusus (Khusus artinya Daerah terpencil, terisolir, Perbatasan,…), Maluku Tenggara Barat merupakan Daerah Perbatasan sudah tentunya seluruh tanpa terkecuali mendapatkan tunjangan ini, baik PNS maupun Bukan PNS PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK sejalan dengan implementasi pembentukan Badan Nasional Perbatasan di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Desain Besar (Grand Desain) 2011-2025 dalam penangan yaitu 2 Kecamatan ( 2 LOKPRI) Lokasi prioritas yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan dan Selaru, harus tercatat dan disinkronisasikan serta konsolidasi Guru-guru yang berada di 2 Kecamatan tersebut harus mendapatkan Tunjangan tanpa terkecuali, jika di implementasikan akan menimbulkan dampak kecemburuan, pada kenyataannya tercatat Kecamatan yang berada di Kab. MTB merupakan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) Kawasan Perbatasan Laut/Teritorial dengan Negara Australia(ASS. DEPUTI Perbatasan Laut saat berkunjung di Saumlaki tahun lalu).

Perbatasan Kabupaten MTB

Saran dan rekomendasi, sudah seharusnya dari validasi informasi menuju ke akurasian data perlu diimplementasi bagi dinas/badan terkait untuk implementasi berbagai perencanaan.

Keakurasian data memberikan dampak signifikant dalam pengambilan kebijakan, jangan sampai memberikan polemik di kalangan masyarakat, Sudah seharusnya Pengelolaan Kawasan Khusus jangan hanya melihat pembangunan infrastruktur tetapi kesejahteraan, Jumlah Daerah Khusus (DASUS) harus diselektif sesuai perencanaan baik di tingkat daerah sampai pusat. Jumlah Guru PNS dan Bukan PNS di Daerah Perbatasan perlu didata dan di tinjau kembali jangan sampai membawa dampak kecemburuan dikalangan guru. Sudah seharusnya penanganan PANGKALAN DATA DAN INFROMASI (PADATI) lebih dilaksanakan secara serius dan dikoordinasikan hingga sampai ke Kabupaten/Kota untuk penataan RB (Reformasi Birokrasi), khusus MALUKU (Maluku Tenggara Barat) Data masih kosong, dalam Situs PSP-Balitbang.

PERLU pembentukan kelembagaan dibawah Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki Kantor Pusat Statistik Pendidikan (PSP)-Balitbang dibawah Sekretariat Dinas khususnya Sub Bagian Umum sebagai Penanggung Jawab seperti yang sudah dijalankan yaitu KK.Datadik tidak efisiensi dalam pelaksanaannya baik manajemen keuangan maupun administrasi sehingga KORLAP mengalami permasalahan dalam pendataan.**

.** (Ernes Falikres laporan resmi Program PADATIWEB 2007 dan sebagai Pendamping ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Program JARDIKNAS belum jelas dalam pelaksanaannya HP. 085244451450 – andityaman2007@gmail.com).

Hasil Survey uptodated 15 Nopember 2011

bppkabmtb — Tue, 15 Nov 2011 05:29:51 +0000

Hasil Komentar Online Survey: Jika Anda berada di Kawasan Perbatasan, apa yang anda harus lakukan? (14Nopembre 2011)

bppkabmtb — Mon, 14 Nov 2011 05:36:54 +0000

Komentar Online Survey: Jika Anda berada di Kawasan Perbatasan, apa yang anda harus lakukan?

Menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang PNS dan menjaga perbatasan agar tetap terjaga dengan baik, dan tidak ada pelanggaran dan penyerobotan lahan di wilayah perbatasan

11/13/2011 11:56 AMView Responses

Mengembangkan ekonomi rakyat dan memajukan SDM

11/12/2011 11:49 PMView Responses

Membangun

11/12/2011 2:52 PMView Responses

tolong pertanyaanya di tulis dengan benar,, pertanyaan da opisinya harus lebih di perhatikan agar bisa memberikan kontribusi yg baik,,,,

11/12/2011 12:06 AMView Responses

Memberikan komitmen yang pasti tentang keterbelakangan daerah dan keterbatasan SDM dalam mengelola kawasan…

11/11/2011 9:00 PMView Responses

mendorong partisipasi aktif masyarakat perbatasan dalam pembangunan

11/8/2011 3:28 PMView Responses

1. meningkatkan sdm 2. hubungan pemerintah pusat dan daerah harus sinkron 3. keamanan baik darat, udara maupun laut harus ditingkatkan 4. internet harus masuk di setiap kecamatan maupun pedesaan 5. salah satu daerah perbatasan harus di mekarkan menjadi provinsi sehingga pulau-pulau terluar tidak direbut oleh negara lain.

11/7/2011 1:18 PMView Responses

Jangan Asal Birokrasi yang membuang anggaran pemerintah, akan tetapi aksi penuh dukung kesejahteraan di daerah perbatasan kasihan sudah hampir 100 tahun belum terasa pemabngunannya…

11/5/2011 4:22 PMView Responses

Menjaga perbatasan yg ada, membangan dan membantuh msyrakat yg ada di perbatasan, pemerintah punya tanggungjawab untuk mengusahakan program2 yg mampuh memberdayakan masyarakat

11/5/2011 3:47 PMView Responses

1. Melakukan survey potensi (termasuk masalah mendasar). 2. Membuat database untuk pengembangan kawasan perbatasan. 3. Membuat rencana pengembangan kawasan perbatasan. 4. Melaksanakan pengembangan kawasan perbatasan. 5. Monev, evaluasi, dan tindak lanjut.

11/3/2011 4:12 AMView Responses

sebagi anak daerah bersama pemeritah menyuseskan program ini

11/2/2011 11:21 PMView Responses

membangun sdm yang rata2 masih minim pengetahuannya

11/2/2011 10:50 PMView Responses

Bekerja sekuat tenaga dengan segala kekurangan yang ada,… namun harus berbenah diri dari segala keterbatasan.

11/2/2011 10:45 PMView Responses

Hati Nurani, rasa memiliki daerah dan NKRI 100%

11/2/2011 6:16 PMView Responses

Online Survey Kawasan Perbatasan

bppkabmtb — Tue, 01 Nov 2011 14:31:39 +0000

Yth, Rekan-rekan

Pemerhati Pembangunan Kawasan Perbatasan

silahkan klick link dibawah ini

Online Survey Kawasan Perbatasan Kab. MTB

thanks

Online Survey BPP Kab. MTB

bppkabmtb — Tue, 01 Nov 2011 14:15:22 +0000

Yth. Partisipan Survey di Members BPP

Informasi Anda bisa mengikuti Survey Rencana Strategi Kawasan Perbatasan Kab. MTB. Kunjungi dan Klick dibawah ini:

klick aja link dibawah ini:

Badan Pengelola Perbatasan Kab. Maluku Tenggara Barat Survey

thanlks

Online Survey Tunjangan Perbatasan TNI/POLRI dan Pegawai Daerah

bppkabmtb — Tue, 01 Nov 2011 14:12:22 +0000

Yth. Rekan-rekan,

pemerhati kawasan perbatasan bisa anda mendukung dalam berbagai pendapat dalam online survey blog ini.

klick aja …. TUNJANGAN PERBATASAN

thanks.

Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran BPP Tahun 2012

bppkabmtb — Thu, 27 Oct 2011 03:50:14 +0000

Saumlaki, 27/10/2011, Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendasari Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran yang telah disesuaikan dengan isu-isu permasalahan yang dihadapi baik dalam sisi birokrasi dan implementasi pengembangan di kawasan perbatasan kabupaten maluku tenggara barat sebagai wilayah konsentrasi pengembangan II.

Penyampaian ini juga mendasari hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan Biro Perencanaan Kerjasama, Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diJakarta, pada tanggal 19-21 Oktober 2011. Arah dan Kebijakan Umum BPP Kab. MTB terarah kepada peningkatan pengelolaan data dan informasi kawasan perbatasan untuk menyeimbangkan dampak konsolidasi dan koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan maupun implementasi program pusat dan propinsi yang terarah di Kabupaten melalui akses percepatan informasi Internet dalam pembentukan Kontak Person (Yudi Kurniawan*).

Konsoslidasi Pengembangan Kawasan Perbatasan oleh BPP sudah dalam stage II Pengembangan yaitu peningkatan pengelolaan akses informasi kawasan oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Anggaran guna menunjang impelementasi akan inisiasi baru untuk ke enam LOKPRI yang akan diusulkan terarah kepada Kebutuhan Program bukan kepada kemauan semata, dan lebih ditekankan kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan (Sultrawan Manggiri**).

Arah dan kebijakan ini sangat perlu diperhatikan secara khusus dan mendesak, bukan hanya kepada peningkatan infrastruktur semata akan tetapi berpihak kepada kesejahteraan ekonomi lokal.***

*) Yudi Kurniawan (Staf Perencanaan BNPP)

**) Sultrawan Manggiri (Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Anggaran Daerah Perbatasan Dialokasikan Rp2,8 Triliun

bppkabmtb — Mon, 24 Oct 2011 10:23:42 +0000

m.komhukum.com

JAKARTA – Pada 2011 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) baru menggelontorkan anggaran 149 miliar rupiah untuk membangun daerah perbatasan. Meski sangat kecil, pada 2012 pemerintah telah menaikkan anggaran perbatasan lebih dari 1.000 persen menjadi 2,843 triliun rupiah.

“Memang untuk tahun 2011 ini khusus yang dikedaerahkan baru mencapai angka 149 miliar rupiah, dan ini yang dikelola secara langsung oleh BNPP yang pelaksanaannya kita serahkan daerah. Tapi pada 2012 naik sangat signifi kan, meningkat 1.000 persen,” kata Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi bertema “Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia”, di Jakarta, Jumat (21/10).

Anggaran itu akan diperuntukkan bagi pembangunan di perbatasan seperti jalan, jembatan, pasar tradisional, ataupun hal lainnya yang mengarah pada aspek kesejahteraan di perbatasan.

Anggaran 2,8 triliun rupiah itu tersebar di beberapa kementerian yang telah disepakati pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang kemudian disusun menjadi rencana aksi bersama 2012. Kendati mengatakan gembira dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk daerah perbatasan pada 2012 itu.

Namun, Sutrisno mengaku bahwa angka itu masih jauh dari yang dimintakan BNPP. Sebelumnya, BNPP mengusulkan anggaran 4,3 triliun rupiah untuk 2012. har/P-3

Pembentukan Focus Group Discussion (FGD) BPP Kab. MTB

bppkabmtb — Mon, 24 Oct 2011 03:21:25 +0000

Pembentukan FGD mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Grand Design serta Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 serta lebih dikerucutkan lagi dalam implementasi strategis sesuai dengan Draft Rencana Strategi Badan Pengelola Perbatasan yang telah ditetapkan pada point 2. , adalah sebagai berikut:

2) Membangun kerjasama (Tim Work) yang solid dalam Jejaring kelompok fokus diskusi Focus Group Discussion Networking[1] (FGDN) prioritas pengelolaan di kawasan perbatasan.

[6] FDG: Focus Discussion Group adalah salah satu pola identifikasi dan inventarisasi manajemen perencanaan yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan di Kawasan Perbatasan

[7] Stakeholders: Satgas, Pamtas, POLRI, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Karantina (Pengelolaan CIQS)

Dalam Strategi dimaksud akan diimplementasikan oleh BNPP ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Tim Konsultan PT. Axis Mundi di Saumlaki, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Ruang Rapat BAPPEDA.***

Anggaran BNPP Tahun 2012 Naik 1000 Persen

bppkabmtb — Sat, 22 Oct 2011 10:12:55 +0000

Jakarta, Pelita Anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) naik 1000 persen untuk tahun 2012 menjadi Rp2,843 triliun dari Rp149 miliar pada tahun 2011. Dana itu akan dikucurkan kesejumlah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Diharapkan dari kenaikan anggaran itu wilayah perbatasan dapat dikelola lebih baik. Demikian disampaikan Sekretaris BNPP Sutrisno dalam diskusi �Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia� di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10). �Pada tahun 2011 anggaran baru mencapai Rp149 miliar. Tapi di tahun 2012 meningkat 1.000 persen menjadi Rp2,843 triliun,� kata Sutrisno. Dikatakan, anggaran sejumlah itu nantinya akan diperuntukkan bagi 12 provinsi, 24 kab/kota, dan 39 kecamatan. Meliputi diantaranya provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulaun Riau, Sulawesi Utara, Maluku. Menurut Sutrisno, dari dana Rp2,843 triliun itu, Rp 1,78 triliun diantaranya diperuntukkan bagi 39 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (lapis pertama). Adapun sisanya, yakni Rp1,06 triliun ditujukan bagi kecamatan yang menyangga lapis pertama itu. �Dana sebesar itu nantinya akan dikucurkan baik untuk perbatasan di darat maupun laut. Yaitu 28 kecamatan di darat dan 11 perbatasan dengan laut. Nantinya masing-masing kecamatan akan memperoleh dana itu selama tiga tahun,� kata dia. Ditegaskan, anggaran itu berasal dari 18 kementerian yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, anggaran harus digunakan untuk membangun dan mengelola wilayah perbatasan, seperti sarana-prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Sengketa wilayah Sementara Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Indonesia seharusnya bisa mengelola wilayah perbatasan secara sistemik. Namun, kata dia, banyak daerah di perbatasan yang belum tersentuh pembangunan, sehingga muncul sengketa wilayah dengan negara lain. Karena itu, Mahfudz menyarankan tiga pendekatan terpadu dalam pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan, yakni sabuk keamanan, sabuk informasi dan sabuk pembangunan. Sedangkan Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal menjelaskan, daerah perbatasan memang tidak mudah diawasi. Pasalnya, perbatasan yang ada itu berupa darat, laut, serta udara. Selama ini, kata dia, Indonesia dalam mengawasi wilayah perbatasannya masih berkonsentrasi di daerah perbatasan yang berupa darat. Meskipun, mengawasi perbatasan di darat itu sendiri juga tidak sederhana, karena ditentukan berdasar garis sungai, koordinat, hingga water side. Karena itu, menurut dia, dalam menyelesaikan wilayah perbatasan, Indonesia sebaiknya juga menggunakan cara diplomasi, selain mendasarkan pada titik koordinat tapal batas itu sendiri. Cara itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. �Karenanya perlu satu otoritas, misalnya BNPP. Bagaimana mensinkronkan ini sampai sekarang tidak jelas. Indonesia gagal menjaga wilayah perbatasan karena kurangnya kemampuan untuk mengelola, dan menjaga perbatasan. Pengelolaan itu soal kemampuan, penjagaan juga. Kita punya perbatasan sangat luas, seharusnya kita tingkatkan pengawasan,� pungkas Hasjim.(cr-14)