Sambutan MENDAGRI dalam Pra Musrenbang Tahun 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 Salinan

POINTERS SAMBUTAN

MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA

PRA MUSRENBANGNAS TAHUN 2011

Jakarta, 18 April 2011

1. Puji syukur ke hadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal’afiat padaacara forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) Tahun 2011;

2. Forum pra Musrenbangnas memiliki Nilai strategis:

a.    Membahas sasaran nasional program K/L yang akan dilaksanakan di provinsi.

b.    Mensinergikan antara fokus program dan kegiatan yang akan dilaksanakan K/L dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c.    Membahas besaran anggaran program dan kegiatan K/L di daerah dalam rangka penentuan pagu definitif agar sesuai dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan karakterisitik daerah.

d.    Membahas partisipasi/sharing daerah terhadap program dan kegiatan K/L yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelengarakan urusan pemerintahan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007.

3.  Forum Pra Musrenbang merupakan rangkaian kegiatan dari siklus perencanaan pembangunan nasional, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang berlangsung dari bulan Januari 2011 sampai dengan minggu ketiga bulan April 2011.

     Oleh karena itu program dan kegiatan yang dibahas dalam forum ini, merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam Musrenbangda.

 

     Dengan demikian program dan kegiatan yang dihasilkan/disepakati telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pencapaian sasaran RPJMN, serta secara nyata diwujudkan pelaksanaannya di daerah.

4. Dalam kaitan itu, maka RKP 2012yang akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden nanti, telah memuat berbagai program dan kegiatan K/L termasuk program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama yang akan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/walikota di masing-masing daerah.

5. RKP 2012 pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional menujuterwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014 dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu dengan tema RKP 2012 yaitu “Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat”, maka apabila RKP 2012 telah ditetapkan oleh Bapak Presiden, di dalam pelaksanaannya diminta komitmen seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, antara lain sebagai berikut:

1)    Meningkatkan peran Bappeda mengoordinasikan seluruh program dan kegiatan K/L di daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendanaan program dan kegiatan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan inefektifitas keuangan negara.

2)    Mengingatkan SKPD ketika mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan K/Lterlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Daerah sehingga tidak satupun program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan di daerah tidak diketahui oleh kepala daerah .

3)    Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perkembangan realisasi penyerapan dana dan pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut pelaksanaanprogram dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala dan tepat waktu supaya dilaporkan kepada K/L selaku penanggungjawab program dan kegiatan.

4)    Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5)    Meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai-Balai, sebagai kepanjangan tangan K/L melaksanakan kegiatan di daerah sehingga Kepala daerah dapat mengetahui dan mensinergikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dana desentralisasi diwilayahnya masing-masing.

6) Melampirkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan kepada DPRD.

b.    Untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah, serta peningkatan peran aktif gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, maka pada tanggal 18 November 2010telah diterbitkan SEB 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, yang menegaskan bahwa Gubernur memiliki kewenangan:

1)      meminta K/L untuk berkoordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama sebelum penyusunan Renja K/L. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di daerah dapat disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan kebutuhan daerah.

2)      meminta Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dengan Gubernur dalam pelaksanaan tugas pembantuan atau urusan bersama didaerahnya agar tercipta keterpaduan dalam memobilisasi sumberdaya yang pada akhirnya tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

3)      mengusulkan kepada K/L untuk mengenakan sanksi berupa tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan atau urusan bersama kepada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan dan/atau urusan bersama.

c.    Gubernur selaku wakil pemerintah didaerah mempunyai kewenangan juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1)      Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama dari  Kementerian/Lembaga dengan program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Hal ini sebagai cerminan dari pelaksanaan azas kebersamaan penyelenggaraan otonomi daerah dan perwujudan dari prinsip pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2)      Memberitahukan kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD tentang rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama di wilayah Provinsi. Hal ini dalam rangka tercapaianya keselarasan kebijakan pendanaan APBD dan APBN.

3)      Melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama sesuai dengan petujuk yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan, tujuan dan sasaran sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4)      Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama di wilayahnya. Hal ini untuk dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta dapat mengatasi hambatan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan.

5)      Melaporkan hasil penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

6     Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Melalui forum pra musrenbangnas ini, diharapkan tercapai kesepakatan penetapan program prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan prioritas dan aspirasi daerah.

Sekian dan Terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

 

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,

TTD

Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s