Tunjangan Khusus belum terasa sepenuhnya di daerah Perbatasan

Tidak kebanyakan daerah yang mendapat tunjangan khusus bagi para guru PNS maupun Bukan PNS, keterlambatan dalam mengimplementasikan PP. Nomor 41 tahun 2009 memberikan warna tersendiri bagi yang memiliki kepentingan.  sejak bergulirnya peraturan menteri pendidikan nasional merupakan momok ingatan bagi setiap guru yang berada didaerah khusus (terpencil, terisolir, perbatasan, rawan bencana). Istilah GURDASUS adalah Guru Daerah Khusus yang mendapat tunjangan khusus yang diberikan dengan tujuan mensejahterakan Guru ybs dengan sebesar 1 kali gaji untuk PNS atau 1,5 Juta untuk Guru bukan PNS, Dalam wawancaranya Ernes Falikres, ST Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pernah kerja selama 6 (enam) bulan mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, pernah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menanyakan tentang Program Tunjangan Khusus dimaksud, “Sebenarnya telah diimplementasi oleh 2 kementerian yakni pendidikan dan kesehatan sedangkan PNS dan bukan PNS yang berada dibawah kementerian dalam negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah diakomodir dan disampaikan tutur Sultrawan Manggiri, Kepala Bagian Perencanaan Program dan anggaran II, kendala yang dihadapi adalah informasi tentang keberadaan daerah-daerah.

Review informasi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang beribukotakan Saumlaki termasuk dari 33 Propinsi Kabupaten yang berada di kawasan perbatasan antar negara, ke khususan ini memberikan peluang kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan keberpihakan baik dari sisi anggaran yang akan dialokasikan. Menurut DIKDAS Edisi 5 Tahun 2011, Hal.8 Tunjangan khusus terbukti dapat meningkatkan mutu daerah terpencil atau terbelakang dapat dilihat dari data kementerian Impress Desar Tertinggal pada 2009 mencantumkan 199 Kabupaten/Kota daerah terpencil berkurang menjadi 183 kabupaten/kota pada data BAPPENAS tahun 2010. Data kabupaten memberikan warna tersendiri dengan diimplementasikan tunjangan khusus sejak tahun 2011 yang dialokasikan berdasarkan kuota sebagian guru hanya mendapatkan tunjangan dimaksud, sedangkan kebanyakan guru di daerah khusus termasuk Kab. MTB belum mendapatkan tunjangan dimaksud. ini membuat polemik dikalangan guru dengan bertanya:”hanya beberapa guru yang mendapatkan, pasti dipilih hanya keluarga terdekat/kenalan”… seiring dengan implementasi dimaksud, berbondong-bondong ke kantor dinas hanya ingin menanyakan tentang pemberkasan-atau memasukan dokumen untuk proses tunjangan tersebut dengan meninggalkan murid/siswa ke ibukota kabupaten yang berjarak puluhan kilometer baik lewat laur maupun darat, hanya ingin menanyakan tunjangan perbatasan (khusus).  Dalam kajian utama majalan dimaksud Jumlah Guru yang diajukan pemerintah daerah kepada kementerian pendidikan 102 ribu orang, hanya saja yang memenuhi syarat 21 ribu orang. “Karena kita selektif sepanjang memenuhi kriteria kita berikan, tetapi kalu tidak ya tidak bisa dong. kita harus memberikan sesuatu kepada guru yang betul-betul berharap, memberikan tunjangan khusus.” pernyataan tersebut sudah bertentang dengan implementasi PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2009, Pasal …. ayat …. Tunjangan khusus (Khusus artinya Daerah terpencil, terisolir, Perbatasanpeta-bep,…), Maluku Tenggara Barat merupakan Daerah Perbatasan sudah tentunya seluruh tanpa terkecuali mendapatkan tunjangan ini, baik PNS maupun Bukan PNS PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK sejalan dengan implementasi pembentukan Badan Nasional Perbatasan di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Desain Besar (Grand Desain) 2011-2025 dalam penangan yaitu 2 Kecamatan ( 2 LOKPRI) Lokasi prioritas yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan dan Selaru, harus tercatat dan disinkronisasikan serta konsolidasi Guru-guru yang berada di 2 Kecamatan tersebut harus mendapatkan Tunjangan tanpa terkecuali, jika di implementasikan akan menimbulkan dampak kecemburuan, pada kenyataannya tercatat Kecamatan yang berada di Kab. MTB merupakan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) Kawasan Perbatasan Laut/Teritorial dengan Negara Australia(ASS. DEPUTI Perbatasan Laut saat berkunjung di Saumlaki tahun lalu).

Perbatasan Kabupaten MTB 

Saran dan rekomendasi, sudah seharusnya dari validasi informasi menuju ke akurasian data perlu diimplementasi bagi dinas/badan terkait untuk implementasi berbagai perencanaan.

Keakurasian data memberikan dampak signifikant dalam pengambilan kebijakan, jangan sampai memberikan polemik di kalangan masyarakat, Sudah seharusnya Pengelolaan Kawasan Khusus jangan hanya melihat pembangunan infrastruktur tetapi kesejahteraan, Jumlah Daerah Khusus (DASUS) harus diselektif sesuai perencanaan baik di tingkat daerah sampai pusat.  Jumlah Guru PNS dan Bukan PNS di Daerah Perbatasan perlu didata dan di tinjau kembali jangan sampai membawa dampak kecemburuan dikalangan guru.  Sudah seharusnya penanganan PANGKALAN DATA DAN INFROMASI (PADATI) lebih dilaksanakan secara serius dan dikoordinasikan hingga sampai ke Kabupaten/Kota untuk penataan RB (Reformasi Birokrasi), khusus MALUKU (Maluku Tenggara Barat) Data masih kosong, dalam Situs PSP-Balitbang.

PERLU pembentukan kelembagaan dibawah Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki Kantor Pusat Statistik Pendidikan (PSP)-Balitbang dibawah Sekretariat Dinas khususnya Sub Bagian Umum sebagai Penanggung Jawab seperti yang sudah dijalankan yaitu KK.Datadik tidak efisiensi dalam pelaksanaannya baik manajemen keuangan maupun administrasi sehingga KORLAP mengalami permasalahan dalam pendataan.**

.** (Ernes Falikres laporan resmi Program PADATIWEB 2007 dan sebagai Pendamping ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Program JARDIKNAS belum jelas dalam pelaksanaannya HP. 085244451450 – andityaman2007@gmail.com). 

Hasil Komentar Online Survey: Jika Anda berada di Kawasan Perbatasan, apa yang anda harus lakukan? (14Nopembre 2011)

Komentar Online Survey: Jika Anda berada di Kawasan Perbatasan, apa yang anda harus lakukan?

Menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang PNS dan menjaga perbatasan agar tetap terjaga dengan baik, dan tidak ada pelanggaran dan penyerobotan lahan di wilayah perbatasan

11/13/2011 11:56 AMView Responses

Mengembangkan ekonomi rakyat dan memajukan SDM

11/12/2011 11:49 PMView Responses

Membangun

11/12/2011 2:52 PMView Responses

tolong pertanyaanya di tulis dengan benar,, pertanyaan da opisinya harus lebih di perhatikan agar bisa memberikan kontribusi yg baik,,,,

11/12/2011 12:06 AMView Responses

Memberikan komitmen yang pasti tentang keterbelakangan daerah dan keterbatasan SDM dalam mengelola kawasan…

11/11/2011 9:00 PMView Responses

mendorong partisipasi aktif masyarakat perbatasan dalam pembangunan

11/8/2011 3:28 PMView Responses

1. meningkatkan sdm 2. hubungan pemerintah pusat dan daerah harus sinkron 3. keamanan baik darat, udara maupun laut harus ditingkatkan 4. internet harus masuk di setiap kecamatan maupun pedesaan 5. salah satu daerah perbatasan harus di mekarkan menjadi provinsi sehingga pulau-pulau terluar tidak direbut oleh negara lain.

11/7/2011 1:18 PMView Responses

Jangan Asal Birokrasi yang membuang anggaran pemerintah, akan tetapi aksi penuh dukung kesejahteraan di daerah perbatasan kasihan sudah hampir 100 tahun belum terasa pemabngunannya…

11/5/2011 4:22 PMView Responses

Menjaga perbatasan yg ada, membangan dan membantuh msyrakat yg ada di perbatasan, pemerintah punya tanggungjawab untuk mengusahakan program2 yg mampuh memberdayakan masyarakat

11/5/2011 3:47 PMView Responses

1. Melakukan survey potensi (termasuk masalah mendasar). 2. Membuat database untuk pengembangan kawasan perbatasan. 3. Membuat rencana pengembangan kawasan perbatasan. 4. Melaksanakan pengembangan kawasan perbatasan. 5. Monev, evaluasi, dan tindak lanjut.

11/3/2011 4:12 AMView Responses

sebagi anak daerah bersama pemeritah menyuseskan program ini

11/2/2011 11:21 PMView Responses

membangun sdm yang rata2 masih minim pengetahuannya

11/2/2011 10:50 PMView Responses

Bekerja sekuat tenaga dengan segala kekurangan yang ada,… namun harus berbenah diri dari segala keterbatasan.

11/2/2011 10:45 PMView Responses

Hati Nurani, rasa memiliki daerah dan NKRI 100%

11/2/2011 6:16 PMView Responses

Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran BPP Tahun 2012

Saumlaki, 27/10/2011, Konsolidasi BNPP akan penyampaian Rencana Kerja Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendasari Buku Pedoman Perencanaan dan Anggaran yang telah disesuaikan dengan isu-isu permasalahan yang dihadapi baik dalam sisi birokrasi dan implementasi pengembangan di kawasan perbatasan kabupaten maluku tenggara barat sebagai wilayah konsentrasi pengembangan II.

Penyampaian ini juga mendasari hasil koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan Biro Perencanaan Kerjasama, Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diJakarta, pada tanggal 19-21 Oktober 2011.  Arah dan Kebijakan Umum BPP Kab. MTB terarah kepada peningkatan pengelolaan data dan informasi kawasan perbatasan untuk menyeimbangkan dampak konsolidasi dan koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan maupun implementasi program pusat dan propinsi yang terarah di Kabupaten melalui akses percepatan informasi Internet dalam pembentukan Kontak Person (Yudi Kurniawan*).

Konsoslidasi Pengembangan Kawasan Perbatasan oleh BPP sudah dalam stage II Pengembangan yaitu peningkatan pengelolaan akses informasi kawasan oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.

Anggaran guna menunjang impelementasi akan inisiasi baru untuk ke enam LOKPRI yang akan diusulkan terarah kepada Kebutuhan Program bukan kepada kemauan semata, dan lebih ditekankan kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan (Sultrawan Manggiri**).

Arah dan kebijakan ini sangat perlu diperhatikan secara khusus dan mendesak, bukan hanya kepada peningkatan infrastruktur semata akan tetapi berpihak kepada kesejahteraan ekonomi lokal.***

*) Yudi Kurniawan (Staf Perencanaan BNPP)

**) Sultrawan Manggiri (Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum Perundang-undangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)